TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyoroti banyaknya anggaran yang digelontorkan pemerintah dalam proyek Kartu Pra Kerja.

Dilansir TribunWow.com, padahal menurut Refly Harun dana sebesar itu bisa digunakan untuk kebutuhan lain, misalnya penanganan Virus Corona.

Refly Harun pun menanyakan soal efektivitas program Kartu Pra Kerja yang saat ini dialihfungsikan untuk membantu korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat wabah Virus Corona.

Hla itu disampaikannya melalui tayangan YouTube Refly Harun, Jumat (24/4/2020).

• Kritik Belva Devara, Adi Prayitno Prediksi Kartu Pra Kerja Bakal Berakhir Mubazir: Gara-gara Corona

• Kata Adi Prayitno soal Kisruh Kartu Pra Kerja, Soroti Nama Belva Devara: Secara Moral Kurang Bagus

Mulanya, Refly menyoroti manfaat Kartu Pra Kerja bagi warga yang kini tengah dilanda Virus Corona.

"Tetapi ternyata component society maju lebih jauh lagi, menyangkut eksistensi proyek (Rp) 5,6 triliun tersebut, pertanyaannya adalah perlukah proyek tersebut di tengah masa pandemi Covid-19 ini?," tanya Refly.

Meskipun digunakan sebagai jaring pengaman, Refly menilai keberadaan Kartu Pra Kerja saat ini justru tak terlalu dibutuhkan warga.

"Oke kita butuh yang namanya social safety net, termasuk pada orang-orang yang sedang kehilangan pekerjaan atau nganggur, bahasa ekstrimisnya pra pekerja," terang Refly.

"Padahal bahasa sehari-hari ini pengangguran, persoalannya adalah efektivitas."

Selain karena kondisi yang masih di tengah pandemi, Refly meragukan efektivitas Kartu Pra Kerja yang memberikan pelatihan secara online.

Ia pun secara gamblang meragukan kesediaan warga berlatih secara online melalui program Kartu Pra Kerja.

• Pendaftaran Kartu Pra Kerja Gelombang II Dibuka Hari Ini 20 April, Simak Cara Daftarnya Berikut

"Apakah betul sistem online itu akan efektif bagi mereka? Betulkan mereka mau belajar?," tanya Refly.

"Kalaupun mereka sudah tahu, sudah belajar apakah kemudian mereka sanggup mencari pekerjaan di tengah pandemi Covid-19 yang tidak jelas kapan selesainya kini?"

Lebih lanjut lagi, Refly mengatakan tak cuma para pengangguran yang kini dicemaskan dengan keberlangsungan hidup di tengah wabah Virus Corona.

Menurut dia, warga yang kini masih bekerja pun merasakan kekhawtairan jika mendapat PHK.

"Jangankan mereka yang kehilangan pekerjaan untuk pra pekerja saat ini, mereka yang saat ini sedang bekerja pun terancam di PHK," ujar Refly.

"Sekarang kita tahu, produktivitas kita melemah, size-nya menjadi kecil, penghasilan usaha menjadi jauh berkurang."

Karena itu menurut Refly, selayaknya anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk Kartu Pra Kerja dialihkan untuk penanganan Virus Corona.

"Sehingga yang namanya PHK akan menjadi pilihan yang rasional."

"Sekali lagi pertanyaannya apakah tetap penting proyek ini dilanjutkan? Kenapa tidak uang yang triliunan itu semua dikonsentrasikan kepada penanganan Covid-19?," tukasnya.

Simak video berikut ini menit ke-11.24:

Diprediksi Berakhir Mubazir

Di sisi lain, sebelumnya Analis Politik Adi Prayitno mengkritik keras soal program Kartu Pra Kerja yang menelan biaya hingga puluhan miliar rupiah.

Dilansir TribunWow.com, Adi Prayitno menyatakan para pengangguran kini tak membutuhkan pelatihan online yang tersedia di Kartu Pra Kerja.

Menurut dia, para pengangguran itu tak memiliki pekerjaan karena tak ada perusahaan yang mampu memberikan bayaran di tengah wabah Virus Corona.

Hal itu disampaikan Adi Prayitno melalui tayangan YouTube Kompas TV, Senin (20/4/2020).

• Mantan Stafsus SBY Yenny Wahid Komentari Polemik Stafsus Jokowi: Boro-boro Dapat Proyek Pemerintah

Pada kesempatan itu, Adi juga mengkiritik keterlibatan perusahaan milik Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden, Belva Devara, dalam program Kartu Pra Kerja.

Menurut Adi, hal itu sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang stafsus.

"Secara moral ini kurang bagus, ini akan diingat oleh publik bahwa ada di lingkaran istana yang menjadi bagian proyek penting dalam mengurus Kartu Pra Kerja," terang Adi.

"Seakan-akan tidak ada perusahaan lain yang bisa melakukan itu."

Lebih lanjut, Adi menilai pemerintah justru menghabis-habiskan dana jika bermitra dengan perusahaan Belva Devara, Ruang Guru.

Ia berpendapat, keuangan negara kini sudah cukup habis untuk menangani wabah Virus Corona.

"Yang penting menurut saya, saat ini kan kita sedang menghemat anggaran," ujar Adi.

"Duit negara kita kan habis buat banyak hal yang kita lakukan, termasuk soal menangani Corona."

• Andaikan Dirinya Bisa Bantu Presiden, Rocky Gerung: Kalau Diminta, Maka Saya Enggak Mau Jadi Stafsus

• Ngaku Prihatin, Sandiaga Uno Minta Stafsus Milenial Dimaafkan: Pasti Nawaitunya, Niatnya Baik

Menurut Adi, proyek yang menghabiskan dana begitu banyak diberikan pada BUMN.

Ia menyebut, dana yang dikeluarkan pemerintah untuk proyek Kartu Pra Kerja akan kembali jika bermitra dengan perusahaan BUMN.

"Kenapa enggak yang Rp 20 triliun itu dikelola oleh BUMN sih gitu? Supervisor ya bisa kita minta Mas Belva dan seterusnya," terang Adi.

"Sehingga anggaran negara kembali ke perusahaan negara, bukan pada perusahaan swasta. Itu penting sebenarnya, harus ada inisiatif untuk melakukan itu."

Lantas, Adi menyatakan banyaknya pengangguran yang kini terjadi disebabkan karena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat Virus Corona.

Karena itu, pelatihan online dinilainya tak tepat jika bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

"Betul, sekarang kalau kita lihat secara umum, yang nganggur itu bukan orang yang enggak punya skill dan kemampuan untuk bekerja," tegas Adi.

"Mereka enggak tahu apa yang harus dikerjakan, yang kedua tidak ada perusahaan yang mau memperkejakan mereka karena berat untuk membayar mereka gara-gara Corona."

Menurut dia, Kartu Pra Kerja itu justru hanya akan berakhir percuma.

Sebab tanpa Kartu Pra Kerja, da banyak pelatihan online yang bisa diakses melalui saluran YouTube secara gratis.

"Jadi menurut saya jangan sampai Kartu Pra Kerja yang tujuannya mulia ini mubazir dan enggak ada gunanya," tutur Adi.

"Lagian pelatihan online itu kan bisa kita akses secara gratis di YouTube," pungkasnya. (TribunWow.com)