TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negaram, Refly Harun menyinggung adanya bagi-bagi kekuasaan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menyebut adanya bagi-bagi kekuasaan itu menyebabkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa didampingi oleh orang-orang yang hebat dan tulus.

Termasuk soal penanganan Virus Corona, ia menilai Jokowi tak dibantu oleh sosok yang tepat untuk menyelesaikan masalah.

Hal itu disampaikannya melalui channel YouTube Refly Harun, Jumat (24/4/2020).

• Jalan Ditutup untuk Menekan Penyebaran Virus Corona, Pengendara Tetap Ngeyel Melintasi

Menurut Refly, pemerintah kini seolah tak berjuang sekuat tenaga untuk memerangi Virus Corona.

"Dalam titik ini saya pemerintah kok tidak at all cost (melakukan segala cara -red) untuk memerangi pandemi ini," kata Refly.

"Proyek seperti Kartu Pra Kerja, kemudian juga belajar online, penting tapi not neccesary (tidak diperlukan -red) untuk saat ini."

Refly menambahkan, pemerintah perlu membatalkan sejumlah kebijakan yang menghabiskan banyak dana.

Termasuk, soal rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan hingga program Kartu Pra Kerja.

"Termasuk juga proyek misalnya biaya konsultan pemindahan ibu kota, not neccesary saat ini, sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita mengatasi Covid-19," jelas Refly.

"Catatan yang terakhir, kalau dalam pemerintahan tidak jelas tupoksinya."

• Tanggapi Kritikan Program Kartu Prakerja pada Najwa, Jokowi: Tidak Murni Training, Sudah Semi Bansos

• Jokowi Terang-terangan Beberkan Rincian Anggaran untuk Covid-19, Total Keluarkan Dana Rp 405 Triliun

Terkait Kartu Pra Kerja, Refly menyoroti dominasi Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto.

Menurut dia, program Pra Kerja seharusnya ditangani sepenuhnya oleh Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah.

"Kawanan DPR misalnya mengkritik 'Kenapa leading sector proyek Pra Kerja ini justru dipimpin Menko Perekonomian?'," ucap Refly.

"Padahal mereka bukan eksekutor, mereka koordinator. Kan eksekutornya harusnya Kementerian Tenaga Kerja, tapi kita tahu siapa yang menggawangi Kementerian Tenaga Kerja."

Melanjutkan penjelasannya, Refly lantas menyebut Jokowi tak cukup percaya diri memilih sosok yang tepat untuk membantunya memimpin negara.

Refly bahkan menyebut pemerintah justru didominasi dari sisi parlemen ketimbang presiden.

"Kalau begitu kacau pemerintahan kita, dari awal kita terapkan sistem presidensil tapi rasanya seperti rasa parlementer," ucapnya.

"Presiden tidak cukup percaya diri untuk mencari orang the best di dalam republik ini."

Lantas, Refly menduga adanya bagi-bagi kekuasaan di pemerintahan membatasi kekuasaan Jokowi memilih orang yang tepat untuk membantu m tugasnya sebagai presiden.

"Terlalu banyak bagi-bagi kekuasaan yang menyebabkan presiden tidak bisa dibantu orang terbaik, yang tulus, yang ikhlas, yang tidak mencari keuntungan di dalam kesempatan apapun," jelas Refly.

"Termasuk kesempatan pandemi Corona yang sudah meluluhlantakkan kehidupan kita dalam satu dua bulan terakhir," tukasnya.

• Tanggapi Tumpang Tindih Peraturan Menteri soal Covid-19, Jokowi: Harusnya Satu Garis Sama Semuanya

Simak video berikut ini menit ke-14.26:

Kisruh Kartu Pra Kerja 

Pada kesempatan itu, sebelumnya Refly Harun menyoroti banyaknya anggaran yang digelontorkan pemerintah dalam proyek Kartu Pra Kerja.

Dilansir TribunWow.com, padahal menurut Refly Harun dana sebesar itu bisa digunakan untuk kebutuhan lain, misalnya penanganan Virus Corona.

Refly Harun pun menanyakan soal efektivitas program Kartu Pra Kerja yang saat ini dialihfungsikan untuk membantu korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat wabah Virus Corona.

• Kata Adi Prayitno soal Kisruh Kartu Pra Kerja, Soroti Nama Belva Devara: Secara Moral Kurang Bagus

Mulanya, Refly menyoroti manfaat Kartu Pra Kerja bagi warga yang kini tengah dilanda Virus Corona.

"Tetapi ternyata component society maju lebih jauh lagi, menyangkut eksistensi proyek (Rp) 5,6 triliun tersebut, pertanyaannya adalah perlukah proyek tersebut di tengah masa pandemi Covid-19 ini?," tanya Refly.

Meskipun digunakan sebagai jaring pengaman, Refly menilai keberadaan Kartu Pra Kerja saat ini justru tak terlalu dibutuhkan warga.

"Oke kita butuh yang namanya social safety net, termasuk pada orang-orang yang sedang kehilangan pekerjaan atau nganggur, bahasa ekstrimisnya pra pekerja," terang Refly.

"Padahal bahasa sehari-hari ini pengangguran, persoalannya adalah efektivitas."

Selain karena kondisi yang masih di tengah pandemi, Refly meragukan efektivitas Kartu Pra Kerja yang memberikan pelatihan secara online.

Ia pun secara gamblang meragukan kesediaan warga berlatih secara online melalui program Kartu Pra Kerja.

• Pendaftaran Kartu Pra Kerja Gelombang II Dibuka Hari Ini 20 April, Simak Cara Daftarnya Berikut

"Apakah betul sistem online itu akan efektif bagi mereka? Betulkan mereka mau belajar?," tanya Refly.

"Kalaupun mereka sudah tahu, sudah belajar apakah kemudian mereka sanggup mencari pekerjaan di tengah pandemi Covid-19 yang tidak jelas kapan selesainya kini?"

Lebih lanjut lagi, Refly mengatakan tak cuma para pengangguran yang kini dicemaskan dengan keberlangsungan hidup di tengah wabah Virus Corona.

Menurut dia, warga yang kini masih bekerja pun merasakan kekhawtairan jika mendapat PHK.

"Jangankan mereka yang kehilangan pekerjaan untuk pra pekerja saat ini, mereka yang saat ini sedang bekerja pun terancam di PHK," ujar Refly.

"Sekarang kita tahu, produktivitas kita melemah, size-nya menjadi kecil, penghasilan usaha menjadi jauh berkurang."

Karena itu menurut Refly, selayaknya anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk Kartu Pra Kerja dialihkan untuk penanganan Virus Corona.

"Sehingga yang namanya PHK akan menjadi pilihan yang rasional."

"Sekali lagi pertanyaannya apakah tetap penting proyek ini dilanjutkan? Kenapa tidak uang yang triliunan itu semua dikonsentrasikan kepada penanganan Covid-19?," tukasnya. (TribunWow.com)