TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terang-terangan mengungkap penilaiannya terhadap sosok Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto.
Dilansir TribunWow.com, Jokowi menganggap usulan publik untuk memecat Terawan merupakan hal yang wajar.
Namun, menurutnya selama ini Terawan sudah berkerja sangat keras, termasuk dalam menangani wabah Virus Corona.
Melalui tayangan Mata Najwa, Rabu (22/4/2020), Jokowi mulanya menyinggung soal keraguan publik terhadap kemampuan pemerintah melakukan deteksi Virus Corona.
• Dianggap Lamban Atasi Corona, Jokowi Ungkap Kekesalannya di Mata Najwa: Jangan seperti Itulah
• Menkes Terawan Tolak Permohonan PSBB 3 Daerah di Indonesia, Ini Alasannnya
Jokowi menyatakan, laboratorium Kementerian Kesehatan bahkan sudah teruji kelayakannya untuk melakukan tes tersebut.
"Kemudian awal-awal juga lab yang ada di Kementerian Kesehatan diragukan 'Enggak bisa itu ngetes PCR'," ujarnya.
"Di awal-awal kan padahal sudah kita coba bolak-balik sudah bisa, masih banyak yang menyampaikan ahli-ahli bahwa itu tidak layak untuk melakukan uji PCR."
Terkait hal itu, Jokowi lantas mengimbau semua pihak untuk tak meragukan kemampuan pemerintah.
Soal ketebatasan alat kesehatan, Jokowi mengklaim semua negara kini juga tengah berebut untuk mendapatkan.
"Ya jangan seperti itulah, sampai sekarang pun enggak ada masalah. Dan perlu saya sampaikan persiapan untuk PCR ini karena ini sekali lagi rebutan," terang Jokowi.
"Yang namanya APD, PCR, rapid test, masker semua menjadi rebutan 213 negara yang terpapar."
• Sebut Perppu Corona Melegitimasi Cari Utang, Refly Harun: Jangan Heran kalau Sri Mulyani Raja Utang
Menanggapi pernyataan Jokowim, Presenter Najwa Shihab lantas meminta orang nomor satu di Indonesia itu terang-terangan menilai sosok Terawan.
"To the point Pak Jokowi, bagaimana penilaian bapak atas kinerja Menteri Kesehatan, Pak Terawan?," tanya Najwa Shihab.
Menurut Jokowi, semua orang, termasuk Terawan jauh dari kata sempurna.
Karena itu, ia mengaku memaklumi jika banyak publik merasa kecewa dengan kinerja Terawan.
"Tidak ada yang sempurna di dunia ini, tidak ada yang sempurna," tutur Jokowi.
"Jadi kalau ada yang mengatakan, masyarakat ada yang kecewa, saya kira itu wajar. Setiap pekerjaan ada yang menilai, setiap keputusan ada risikonya."
Kembali menanggapi, Najwa Shihab lantas meminta Jokowi mengomentari soal tuntutan publik agar Terawan mundur dari jabatan.
Namun menurut Jokowi, Terawan selama ini tak hanya menangani soal wabah Virus Corona.
"Yang ditangani Menteri Kesehatan kan bukan cuma urusan Covid, ada juga yang lain misalnya demam berdarah yang baru ramai di berbagai provinsi," ujar Jokowi.
Karena itu, menurutnya Terawan sudah menunjukkan kerja keras selama menjabat sebagai menteri.
"Tetapi untuk urusan Covid kan sudah di-handle oleh gugus tugas Covid."
"Dan saya lihat Menteri Terawan sudah bekerja secara keras," tukasnya.
• Karni Ilyas Singgung Terawan yang Tetap Kenakan Masker, Jawaban Dokter Tirta Buat Fadjroel Terbahak
Simak video berikut ini menit ke-12.29:
Alasan Tak Lakukan Lockdown
Pada kesempatan itu, sebelumnya Jokowi menjelaskan mengapa pemerintah tidak menerapkan lockdown di Indonesia untuk mengatasi pandemi Virus Corona (Covid-19).
Jokowi pertama memaparkan bahwa Jakarta membutuhkan dana sebesar Rp 550 miliar per hari untuk menghidupi masyarakat apabila diberlakukan lockdown.
Ia juga mengatakan sampai saat ini belum ada negara yang berhasil mengatasi Covid-19 lewat solusi lockdown.
• Najwa Shihab Singgung Jalan Masih Ramai meski PSBB, Jokowi: Aktivitas Bisa Dilakukan tapi Jaga Jarak
Dikutip dari wawancara eksklusif Jokowi dengan presenter kondang Najwa Shihab, Senin (21/4/2020), awalnya Najwa menanyakan bagaimana tanggapan Jokowi terhadap orang-orang yang mau tidak mau harus keluar untuk bekerja.
RI 1 menjawab memang pilihan yang sulit bagi masyarakat untuk berdiam diri di rumah menghindari Covid-19, atau tetap pergi keluar untuk bekerja.
"Itu memang pilihan-pilihan yang semuanya tidak enak," kata Jokowi.
"Dan kita semuanya harus menyadari bahwa di luar itu masih banyak."
Ia kemudian memaparkan sejumlah pekerjaan yang mau tidak mau harus keluar bekerja di tengah pandemi Covid-19.
"Buruh harian, pekerja harian, pedagang-pedagang asongan, ini hidupnya harian," kata dia.
Jokowi mengatakan keputusan mengenai para pekerja tersebut harus diambil secara hati-hati, supaya tidak menimbulkan masalah baru.
"Ini juga yang harus menjadi hitungan, kalkulasi kita, jangan sampai kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, tapi muncul masalah baru yang lain, yang lebih besar, kalau kita tidak hitung, dan kalkulasi," jelasnya.
• Evaluasi 13 Hari PSBB DKI Jakarta, Pengamat Kebijakan Publik Soroti Aturan dan Ketegasan Aparat
Tak Ada Lockdown yang Sukses
Kemudian Najwa menanyakan kepada Jokowi, apakah anggaran pemerintah cukup untuk mengayomi masyarakat selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan.
Najwa menyinggung PSBB tidak mengharuskan pemerintah menjamin kehidupan rakyat.
Ia bahkan mengibaratkan PSBB layaknya karantina wilayah gratisan, dimana pemerintah tidak memilki tanggung jawab untuk menyuplai bantuan kepada masyarakat.
Jokowi menjawab bahwa karantina wilayah adalah hal yang sama dengan lockdown, dimana transportasi dimatikan total, dan masyarakat harus di rumah.
"Kalau yang namanya karantina wilayah itu kan sama dengan lockdown," kata dia.
"Artinya apa? Masyarakat harus hanya di rumah, bus berhenti enggak boleh keluar, taksi berhenti, ojek berhenti, pesawat berhenti, kereta api berhenti, MRT berhenti, KRL, semuanya berhenti, hanya di rumah," lanjutnya.
Jokowi mengaku, dirinya pernah memperhitungkan apabila Jakarta diberlakukan lockdown, pemerintah membutuhkan Rp 550 miliar untuk memastikan semua kebutuhan masyarakat tercukupi.
"Untuk Jakarta saja pernah kami hitung-hitungan per hari membutuhkan Rp 550 miliar, hanya Jakarta saja," terangnya.
"Kalau Jabodetabek tiga kali lipat, itu per hari." (TribunWow.com)