TRIBUNWOW.COM - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar memberikan jawaban tegas ketika ditanya kesediaanya untuk bergabung dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Dilansir TribunWow.com, Haris Azhar mendapatkan pertanyaan dari Pakar Tata Hukum Negara, Refly Harun terkait apakah bersedia jika mendapatkan kesempatan untuk bergabung dalam kursi pemerintah, tepatnya pada Kementerian Hukum dan HAM.

Namun dengan tegas, Haris Azhar memberikan penolakan.

• Sebut Perppu Corona Melegitimasi Cari Utang, Refly Harun: Jangan Heran kalau Sri Mulyani Raja Utang

Dalam tayangan Youtube Refly Harun, Kamis (23/4/2020), Haris Azhar beralasan pada kondisi pemerintahan saat ini.

"Bagaimana jika pemerintah tiba-tiba berpikir wah kalau begitu saya membutuhkan Haris Azhar untuk memperkuat tim Hukum dan HAM saya, untuk itu bang Haris pilih jabatan apapun."

"Kira-kira bersedia enggak bung?" tanya Refly Harun.

"Enggak," jawab Haris Azhar tegas.

Haris Azhar mengakui bahwa dirinya memang berkeinginan untuk membantu pemerintah dalam menegakkan hukum dan HAM di Indonesia.

Namun ia tidak yakin dengan orang-orang yang saat ini menjabat di pemerintahan, khususnya untuk lingkup hukum dan HAM.

"Maksud saya begini, ini bukan soal dapat jabatan, tetapi saya punya imajinasi juga, saya punya harapan, saya punya daftar, seperti apa negara itu harus menjalankan tanggung jawabnya, ada prasyarat di sana yang kita harus periksa," kata Haris Azhar.

"Kalau saya atau orang seperti saya di bawa masuk ke pemerintah, tetapi pemerintahan kondisinya seperti ini," jelasnya.

• Refly Harun Ungkit Sumbangan Besar untuk Negara pada Pilpres 2009, Singgung Nama Mahfud MD

Dengan kondisi seperti saat ini di pemerintahan, Haris Azhar mengaku hanya akan menjadi alat gimik dari Presiden, ketika mendapatkan jabatan di negara.

Menurutnya, dirinya mewakili rekannya sebagai advokat hukum meminta pemerintah lebih komitmen dalam menegakan hukum dan HAM, termasuk dengan merekrut orang-orang yang kompeten dan berkualitas.

"Menurut saya, saya hanya menjadi alat gimiknya presiden, atau gimiknya rezimnya penguasa hari ini," ujar dia.

"Buat saya, sebetulnya orang seperti saya itu masuk ke negara, jika negaranya memang punya komitmen, yang kedua struktur manusianya di dalam pemerintahan itu memang ada orang-orang yang mempunyai catatan yang cukup baik, orang-orang yang memang bisa mengambil keputusan dengan metodologi-metodologi yang tepat," pungkasnya.