TRIBUNWOW.COM - Ketua Gugus Tugas Penanganan Virus Corona, Doni Monardo mengakui jika penerapan pembatasan sosial berskala besar (PBB) masih belum optimal.

Seperti yang diketahui, PSBB ini sudah mulai berlaku di DKI Jakarta sejak Jumat, (9/4/2020).

Sebelum akhirnya diikuti oleh beberapa daerah lainnya yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan.

• Minta Pemerintah Targetkan Kapan Virus Corona Selesai, dr. Pandu: Agustus Kita Harus Siap Merdeka

Dilansir TribunWow.com, Doni Monardo mengatakan berdasarkan evaluasi bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut masih ada beberapa kekurangan dari PSBB, khususnya di Jakarta yang sudah berjalan sepekan lebih.

Dirinya mengungkapkan sisi yang belum optimal yaitu masih banyaknya aktivitas masyarakat, termasuk pada sarana transportasi umum.

Kondisi tersebut karena dipengaruhi oleh masih ada beberapa perusahaan, kantor, atau pabrik yang masih memperkejakan karyawannya secara normal.

Padahal sebelumnya telah diimbau oleh pemerintah untuk bekerja di rumah atau istilahnya wfh.

Hal ini disampaikan Doni Monardo dalam konferensi pers di Gedung BNPB, Senin (20/4/2020), yang tayang di Youtube Kompas TV.

"Arahan Bapak Presiden tentang efektifitas dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB), ada yang positif namun juga masih ada yang masih belum optimal," ujar Doni Monardo.

"Yang masih belum optimal ini adalah terkait dengan kegiatan perkantoran dan juga kegiatan pekerjaan di pabrik, sehingga mengakubatkan sejumlah moda transportasi masih dipenuhi oleh warga masyarakat," jelasnya.

Selain itu Doni Monardo sedikit menyinggung soal permintaan dari beberapa pemerintah daerah di Jabodetabek terkait pemberhentian transportasi umum.

Alasannya yaitu transportasi umum tersebut masih digunakan oleh para pekerja di bidang yang memang tidak bisa ditinggalkan dan masuk dalam daftar yang diperbolehkan dalam aturan PSBB.

• Sebut Masih Ada Birokrasi Tak Penting di Tengah Corona, Pakar Kesehatan UI: Tak Perlu Lagi Izin PSBB

"Walaupun juga sudah ada permintaan dari sejumlah pihak untuk membatasi bahkan membatalkan transportasi tetapi kementerian perhubungan belum bisa memenuhi permintaan tersebut," ungkap Doni Monardo.

"Alasannya adalah para pekerja yang sebagian besar adalah mereka yang bekerja pada sektor-sektor yang memang tidak bisa ditinggalkan, seperti petugas-petugas di rumah sakit, pelayan-pelayan pada fasilitas unum, sehingga mereka harus tetap bekerja," sambungnya.

Sementara itu untuk pekerjaan lain yang memang tidak diperbolehkan beraktivitas diminta untuk mengikuti aturan yang berlaku dengan memberhentikan atau menutup sementara.

Opsi lainnya adalah memperkerjakan pegawainya di rumah.

Doni Monardo menegaskan tidak akan membiarkan jika masih ada perkantoran yang masih buka.

Sanksi akan diberikan kepada mereka yang tidak mengikuti aturan yang berlaku dari PSBB.

"Oleh karenanya, kami gugus tugas mengajak kepada komponen terutama para pemimpin, para pejabat, dan juga para manajer yang mengelola sumber daya karyawan untuk betul-betul mematuhi ketentuan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, yaitu bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah," tegasnya.

"Apabila masih terdapat sejumlah perkantoran dan pabrik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh protokol pesehatan, maka beberapa langkah akan, mulai dari peringatan, teguran, bahkan sanksi," pungkasnya.

Simak videonya:

Dianggap Terus Menutupi Data soal Corona, Jokowi Minta Semua Jajarannya Terbuka 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak terbuka dalam menangani Virus Corona.

Jokowi tidak ingin ada yang ditutup-tutupi oleh jajarannya perihal Virus Corona.

Hal itu menyusul banyaknya anggapan yang menyebut pemerintah seakan-akan menutupi dan tidak transparan.

Mulai dari data pasien Virus Corona, hingga dana yang dikeluarkan untuk wabah tersebut.

• Bahas Potensi Kriminal dan Teroris di Tengah Corona, Deputi Kominfo BIN: Sudah Dilakukan Antisipasi

Sebelumnya hal ini sudah ditindak lanjuti oleh Juru Bicara Pemerintah penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto.

Pada setiap kesempatannya saat memaparkan update jumlah Virus Corona, Yurianto sudah menjelaskan lebih rinci, termasuk mengungkapkan jumlah orang yang diperiksa.

"Komunikasi yang terbuka, sistem data dan informasi yang terbuka kepada semua pihak, jangan ada yang mengangap-anggap lagi kita ini menutup-nutupi," ujar Jokowi.

Terlepas dari tudingan miring tersebut, Jokowi memastikan jika pemerintah tdak pernah ada niatan untuk menutupi permasalahan yang ada, khususnya di sini soal penanganan Virus Corona.

Dirinya menegaskan pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk terus menginformasikan perkembangan yang terjadi.

"Tidak ada sejak awal kita ingin menutup-nutupi masalah yang ada," pungkasya.

Simak videonya:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)