TRIBUNWOW.COM - Pakar Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI), dr. Pandu Biono mengatakan masih saja ada birokasi tidak penting di tengah wabah Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Pandu Biono menilai di tengah situasi darurat seperti saat ini seharusnya permasalahan birokrasi bisa lebih dipermudah.

Mulanya dirinya menyinggung penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai langkah pencegahan penyebaran Virus Corona di Indonesia.

• Dianggap Terus Menutupi Data soal Corona, Jokowi Minta Semua Jajarannya Terbuka dalam Masalah Apapun

Hal ini disampaikan Pandu Biono dalam acara 'Kabar Petang' yang tayang di kanal Youtube tvOneNews, Senin (20/4/2020).

Pandu Biono mengatakan penerapan PSBB harusnya sudah berskala nasional.

Hal itu mengingat penyebaran Virus Corona sudah mencakup semua provinsi di Indonesia.

Bahkan seharusnya sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Indonesia darurat bencana PSBB sudah berskala nasional.

Meskipun untuk implementasi dan penerpannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap daerah.

Dengan begitu, maka setiap daerah tidak perlu lagi meminta izin dari pemerintah, dalam kasus ini melalui Menteri Kesehatan.

Hal inilah membuat birokasi terlihat masih saja dipersulit di tengah situasi genting yang sebenarnya harus melakukan tindakan cepat.

"Pada saat itu sudah selayaknya dilakukan pembatasan sosial yang bersakala besar dan lingkupnya nasional, hanya implementasinya bisa bervariasi, mulainya bisa bervariasi," ujar Pandu Biono.

"Sehingga tidak perlu kepala daerah, baik bupati, wali kota, atau gubernur harus minta izin untuk melaksanakan PSBB.

"Itu sebenarnya membuat birokasi-birokasi yang tidak penting," sambungnya.

• Bahas Potensi Kriminal dan Teroris di Tengah Corona, Deputi Kominfo BIN: Sudah Dilakukan Antisipasi

Menurut Pandu Biono, dampak dari lambannya penaganan Virus Corona membuat penyebaran Virus Corona menjadi tidak terkendali.

Melihat kondisi saat itu, lebih sulit untuk mengatasi penyebaran Virus Corona.