TRIBUNWOW.COM - Mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan buka suara terkait masalah perekonomian yang kini dihadapi oleh Indonesia pasca menyebarnya pandemi Virus Corona (Covid-19).

Gita mengatakan Indonesia terancam akan mengalami resesi ekonomi.

Asumsinya tersebut ia katakan berdasarkan fakta bahwa perekonmian Indonesia, dan dunia saling mempengaruhi satu sama lain.

• Ekonom Indef Ngaku Punya Solusi Sederhana Atasi Masalah Ekonomi karena PSBB: Cukup 2 Skema Saja

Dikutip dari acara APA KABAR INDONESIA PAGI, Rabu (15/4/2020), awalnya Gita menjelaskan bahwa Indonesia akan terancam mengalami resesi apabila pemerintah tidak segera mengambil langkah-langkah drastis.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin tersebut lanjut membahas bagaimana perekonomian di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perekonomian global.

"Mengingat keterkaitan perekonomian kita dengan perekonomian dunia," katanya.

"Jadinya perekonomian dunia sekarang sudah sangat terintegrasi, atau terinterkoneksi," lanjut Gita.

Karena ekonomi Indonesia memiliki kaitan dengan perekonomian dunia, Gita mengatakan apabila situasi di luar memburuk, maka Indonesia juga akan terkena dampaknya.

"Jadi apapun yang terjadi di luar itu pasti akan ada pengaruh ke kita, dan sayangnya apa yang kita lihat di Tiongkok, ataupun Amerika Serikat, dan Eropa, ini sudah cukup sangat terpuruk," ujar Gita.

Gita lalu menggambarkan bagaimana jumlah pengangguran di Amerika Serikat dalam dua bulan terakhir ini telah naik dari 3,3 persen menjadi 14,7 persen akibat pandemi Covid-19.

"Ini sangat tidak pernah dilihat sebelumnya," kata Gita.

Ia membandingkan situasi lesunya perekonomian dunia saat ini dengan peristiwa The Great Depression yang pernah terjadi pada tahun 1930.

Gita bahkan menyebut situasi saat ini jauh lebih berbeda dibandingkan The Great Depression.

"Tapi bedanya waktu itu untuk tingkat pengangguran, untuk meningkat dari anggaplah empat sampai lima persen menuju 24 persen, itu memakan waktu tiga tahun," katanya.

"Jadi ini hanya dua bulan saja sudah naik dari 3,3 ke 14,7 persen."

"Ini sangat berdampak, mengingat terintegrasinya bukan hanya rantai pasok, tapi juga rantai modal," sambungnya.

Gita lanjut menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia yang membutuhkan modal tidak akan berjalan apabila situasi ekonomi dunia sedang lesu akibat wabah Covid-19.

"Kita harus menyadari apapun yang kita perlukan di perekonomian Indonesia, ini kita perlu modal," katanya.

"Dan kalau kita mau cari modal, itu tentunya kita bisa melihat di pasar dalam negeri, ataupun pasar luar negeri."

"Tapi kalau saya lihat di pasar dalam negeri, ini likuiditas di dalam negeri sudah mulai kelihatan keterbatasannya, mengacu ke angka pertumbuhan kredit tahun lalu yang hanya sekitar enam persen," imbuh Gita.

• Effendi Gazali Ungkit Janji Jokowi soal Bantuan: Lagi-lagi Lewat Jubir Presiden Fadjroel Rachman

Gita juga mengatakan pasar luar negeri kini memprioritaskan untuk memperoleh barang dengan kualitas yang baik.

Ia menjelaskan kini semakin sulit bagi produk-produk Indonesia untuk menembus pasar luar negeri.

"Kalau kita melihat pencarian pasar di luar negeri, itu pun juga sudah mulai kelihatan adanya stres, mengingat bahwa likuiditas itu sudah lebih mencari barang-barang yang lebih berkualitas yang peringkatnya itu anggaplah triple A," katanya.

"Tapi kalau kita itu berada di peringkat triple B."

"Tentunya dana yang ada di luar negeri itu lebih mau mencari instrumen yang berperingkat lebih bagus."

"Tentunya itu akan mengorbankan peringkat-peringkat yang kurang baik, dan tentunya itu pengaruhnya adalah suku bunga," lanjut Gita.

Atas dasar tersebut, Gita tidak menjamin Indonesia akan mampu aman dari resesi.

"Oleh karena itu saya enggak melihat Indonesia itu tidak akan resesi, dan resesi itu adalah kontraksi ekonomi selama dua kuartal," ucapnya.

Simak videonya mulai menit awal:

Solusi Ekonom Indef: Cukup 2 Skema

Ekonom Indef Enny Sri Hartati mengatakan ada dua cara yang dapat dilakukan pemeintah untuk menangani permasalahan ekonomi di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dikutip dari acara SAPA INDONESIA PAGI, Rabu (15/4/2020), awalnya Enny menyoroti birokrasi dalam setiap pelaksanaan kebijakan.

"Sebenarnya birokrasi itu fungsinya agar semua kebijakan prudent, terukur dari yang direncanakan, dengan target yang ingin dicapai," kata Enny.

 Enny lanjut menjelaskan seberapa besar permasalahan ekonomi yang dialami Indonesia akibat wabah Virus Corona (Covid-19).

Ia menceritakan banyak aktivitas ekonomi yang terpaksa harus dibatasi, lalu adanya pemutusan hubungan kerja (PHK), dan orang-orang yang tadinya memiliki pekerjaan, kini kehilangan mata pencaharian mereka.

Enny mengatakan sebenarnya pemerintah dapat dengan gampang merampungkan masalah ekonomi yang timbul akibat PSBB.

"Pemerintah cukup menggunakan dua skema saja," katanya.

Menurut Enny, solusi yang harus dilakukan pemerintah berpusat pada alokasi dana untuk membantu orang-orang yang kini terpaksa kehilangan pekerjaannya, dan orang-orang yang memang tergolong masyarakat miskin.

"Skema pertama adalah skema perlindungan sosial untuk orang-orang yang miskin dan rentan miskin," kata Enny.

"Skema yang kedua tinggal diambil dari yang tadinya bekerja, sekarang terpaksa harus dirumahkan."

"Itu dengan merealokasi anggaran yang tadinya diperuntukkan untuk prakerja, itu akan jauh lebih efektif," lanjutnya.

Enny kemudian melanjutkan, ia meyakini bahwa anggaran pemerintah pusat tidak akan cukup untuk membantu warga yang terdampak Covid-19.

Ia melanjutkan, di situ lah pemerintah daerah berperan dalam membantu pemerintah pusat untuk menanggulangi dana yang tidak tertutupi.

"Kemudian nanti pasti anggaran ini tidak akan cukup, nah daerah tinggal menindaklanjuti untuk yang tidak ter-cover dari anggaran-anggaran tadi," kata Enny.

"Jadi ada kepastian," tambahnya.

Enny mencontohkan warga yang nantinya tidak mendapat bantuan dari Kartu Pra Kerja, dan Program Keluarga Harapan, dapat meminta bantuan ke pemerintah daerah.

Melalui skema tersebut, Enny percaya dampak ekonomi PSBB dapat teratasi.

"Sehingga kita betul-betul optimal memitigasi dampak dari kebijakan PSBB, ataupun social distancing ini tidak berdampak terlalu buruk terhadap daya beli masyarakat," tandasnya.

Selanjutnya Enny kembali menyoroti mengapa kebijakan yang mudah tidak bisa diaplikasikan oleh pemerintah di lapangan.

Ia mengatakan birokrat-birokrat di Indonesia sudah terbiasa bekerja dengan pakem atau aturan yang baku.

Enny mengatakan pada situasi menghadapi Covid-19 yang darurat seperti ini, pemerintah tidak bisa hanya melakukan hal seperti rutinitas atau kegiatan seperti biasanya.

"Makannya dengan adanya seperti ini masukan publik, mestinya ini mampu menjadi referensi atau masukkan kepada pemerintah bahwa kita dalam kondisi saat ini enggak bisa berpikirnya linear," ujarnya.

Terakhir  Enny berharap agar pemerintah mampu melakukan kebijakan yang di luar kebiasaan atau rutinitas demi menyelesaikan masalah Covid-19 dengan cepat.

• Berkeras Larang Ojol Angkut Penumpang saat PSBB, Anies Baswedan Sebut Sudah Sesuai Undang-undang

Simak videonya mulai menit awal:

(TribunWow.com/Anung)