TRIBUNWOW.COM - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menanggapi tentang kondisi terkini Jakarta setelah diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Ia mengatakan masalah yang harus segera diselesaikan di Jakarta terkait PSBB adalah kegiatan perekonomian yang masih berjalan seperti biasa.

Agus mendesak pemerintah segera mengambil tindakan tegas kepada perusahaan yang masih nekat, lalu mengakomodasi para pekerja agar tidak perlu keluar rumah demi kelancaran PSBB.

• Agus Pambagio Desak Anies Tegas Tegakkan Sanksi: Kalau Masih seperti Itu, Enggak Usah Pakai PSBB

Dikutip dari acara SAPA INDONESIA PAGI, Selasa (14/4/2020), awalnya Agus menjawab pertanyaan presenter acara tersebut soal efek dari penerapan PSBB di daerah-daerah penyangga Jakarta.

Agus menjawab hal itu tentu akan membantu mengurangi mobilitas massa, khususnya kendaraan-kendaraan pribadi.

Namun ia mengatakan permasalahan yang harus diselesaikan agar PSBB di Jakarta berjalan lancar adalah bagaimana cara perusahaan agar mematuhi aturan PSBB.

"Yang di Jakarta harus diselesaikan supaya orang tidak masuk Jakarta," kata Agus.

Agus mengatakan dirinya sudah berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait permasalahan perusahaan nekat di Ibu Kota.

"Jadi sekarang ini sudah disetop per hari ini, saya minta Pak Gubernur, saya sudah komunikasi dengan Pak Gubernur supaya segera dilakukan tindakan pagi ini, supaya mereka pulang kembali, dan lalu besok tidak usah masuk kerja," katanya.

Ia lalu memaparkan jumlah penumpang KRL yang biasanya 800 ribu orang, telah turun menjadi 120 ribu orang.

Selain meminta pemerintah menindak perusahaan yang masih nekat melanggar aturan PSBB, Agus juga mendesak disegerakan bantuan-bantuan sosial kepada warga yang terkena dampak Virus Corona (Covid-19).

"Yang penting sekarang adalah pemerintah segera turunkan dana, kasih makan mereka, kasih uang mereka, karena mereka tidak bekerja," kata Agus.

"Ini orang lapar, jangan main-main, kita tidak krisis ekonomi, tapi kita krisis sosial juga."

"Jadi sekarang ini pokoknya tutup semuanya, orang kasih makan," kata Agus.

Agus mengatakan nasib warga yang saat ini tidak bisa bekerja merupakan seutuhnya tanggung jawab pemerintah, dan harus segera dicarikan solusinya.

Ia juga menyarankan pemerintah dapat merangkul swasta untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terdampak Covid-19.

• Dokter Pribadi Ungkap Kondisi Gubernur Papua Lukas Enembe: Lakukan Pemeriksaan Kesehatan Rutin

"Urusan pemerintah tanggung jawab," kata Agus.

"Kalau perlu swasta minta (diminta) segera panggil hari ini pemiliknya, minta bahwa dalam satu bulan ini Anda harus kasih makan wilayah mana terserah."

"Tetapi dikoordinir, dan jangan ada kerumunan massa, diantar ke rumah, siapa yang mengantar? Banyak yang bisa," lanjutnya.

Agus mengatakan Jakarta juga tidak perlu ada lagi kebijakan lain, karena justru akan malah menambah perdebatan.

Menurutnya apabila sanksi PSBB ditegakkan, maka aturan akan bisa berjalan dengan baik.

"Kalau itu dijalankan dengan baik, sanksinya ada, selesai," ucap Agus.

"Mudah-mudahan tidak separah yang sudah diprediksi teman-teman peneliti," sambungnya.

Agus kembali menekankan bahwa orang-orang datang ke Jakarta karena tidak memiliki pilihan sebab perusahaan tempat mereka bekerja masih mewajibkan mereka untuk masuk kantor.

"Mereka datang ke Jakarta karena kalau tidak masuk mereka dipotong (gaji), atau bahkan dipecat," katanya.

Simak video berikut ini mulai menit awal:

Jokowi Jamin Bansos Bukan Bualan

Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan statement tegas terkait masalah bantuan untuk warga terdampak Virus Corona (Covid-19).

Pernyataan tersebut ia keluarkan saat mengadakan Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Merdeka, Senin (13/4/2020).

Pada kesempatan tersebut, Jokowi mengatakan akan menjamin pada minggu ini, seluruh bantuan kepada masyarakat akan tersalurkan.

 • Sempat Viral, Kini Polisi Telah Amankan Oknum Driver Ojol yang Provokasi Berlaku Beringas

Dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (13/4/2020), awalnya Jokowi menyampaikan instruksinya kepada Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Jokowi mengatakan dirinya ingin agar dalam kurun waktu tujuh hari, terhitung sejak Senin (13/4/2020), seluruh bantuan sosial yang dicanangkan oleh pemerintah, agar segera berjalan.

"Yang berkaitan dengan dampak sosial ekonomi," kata Jokowi.

"Saya minta menteri sosial, menteri keuangan, minggu ini semuanya harus bisa jalan," lanjutnya.

Jokowi mengatakan situasi Indonesia kini sudah amat mendesak.

Ia lalu memaparkan sejumlah program bantuan yang harus segera berjalan.

Program-program tersebut di antaranya adalah Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial langsung, Kartu Sembako, dan pembagian sembako di daerah Jabodetabek.

Jokowi kembali menekankan agar semua bantuan tersebut bisa dijalankan minggu ini.

"Semuanya harus jalan minggu ini," tegasnya.

Presiden yang menjabat di periodenya yang kedua itu, lanjut bercerita mengenai kondisi masyarakat yang sudah sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Jokowi juga tak ingin negara dicap hanya membual soal bantuan-bantuan untuk warga terdampak Covid-19.

"Saya turun ke bawah kemarin, saya melihat bahwa kebutuhan itu sudah ditunggu oleh masyarakat, jangan nanti di bawah melihat bahwa kita hanya omong saja, tetapi barangnya tidak sampai ke rakyat, ke masyarakat," paparnya.

• Fakta Polisi yang Viral karena Ludahi Pengendara Mobil di Medan, Kapolres Langsung Minta Maaf

Simak videonya mula menit ke-5.20:

(TribunWow.com/Anung)