Virus Corona

Jelang PSBB Jakarta, Agus Pambagio Tekankan 2 Hal: Bantuan Harus Segera Turun dan Jangan Dikorupsi

Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Claudia Noventa
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Analis Kebijakan Publik, Agus Pambagio berharap penerapan PSBB di Jakarta dalam acara Sapa Indonesia Pagi yang tayang di Youtube KompasTV, Rabu (8/4/2020).

TRIBUNWOW.COM - Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai Jumat (10/4/2020).

Kepastian tersebut sebelumnya disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam konferensi pers di Balai Kota, Selasa (7/4/2020).

Penerapan PSBB dilakukan dalam rangka mewujudkan phyisical distancing untuk mencegah penyebaran Virus Corona, khsusnya di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam konferensi pers yang disiaran langsung melalui media sosial Facebook, Selasa (7/4/2020). (Facebook/Pemprov DKI Jakarta)

Bahas Corona, Refly Harun Kritik PSBB DKI yang Baru Berlaku 10 April 2020: Yang Mati Sudah Banyak

Dilansir TribunWow.com, Analis Kebijakan Publik, Agus Pambagio berharap penerapan PSBB di Jakarta bisa berjalan lancar.

Agus Pambagio kemudian menekankan dua hal terkait pelaksanaan nantinya.

Pertama adalah diharapkan jaminan sosial dalam bentuk apapun, baik sembako ataupun uang harus segera disiapkan.

Setelah itu bisa langsung disalurkan kepada masyarakat yang terdampak.

Kemudian, Agus Pambagio meminta semua pihak tidak mempunyai pemikiran yang buruk terkait penerapan PSBB, khususnya soal jaminan sosialnya.

Hal itu disampaikan oleh Agus Pambagio dalam acara 'Sapa Indonesia Pagi' yang tayang di kanal Youtube KompasTV, Rabu (8/4/2020).

"Pertama, yang jelas uangnya harus siap turun," ujar Agus Pambagio.

"Kedua jangan mikir ini wah nanti ada salah data, pasti akan ada salah data, karena data kita tidak bagus, tetapi itu nanti kita bahas setelah selesai konflik," jelasnya.

PSBB, Anies Pastikan Mobil Pribadi Tak Dilarang Masuk Jakarta asal Terapkan Syarat Ini

Agus Pambagio kemudian mewanti-wanti kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menangani PSBB di Jakarta.

Dirinya tidak ingin, hal itu justru dijadikan ladang untuk berkorupsi.

"Yang penting sekarang, jangan ada aparat yang punya kekuasaan mengkorupsi dana itu," tegasnya.

"Kalau dana itu dikorupsi, harus dihukum berat, kalau perlu hukum mati, karena ini emergency sekali dan ini keperluan untuk orang banyak," imbuhnya.

Halaman
123