TRIBUNWOW.COM - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, angkat bicara soal meningkatnya arus mudik di tengah wabah Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Ganjar Pranowo menyebut tak bisa memaksa warganya untuk tetap berada diperantauan dan tak mudik ke Jateng.

Sebab, menurutnya pemerintah pusat hingga kini belum melarang masyarakat mudik ke kampung halaman di tengah wabah Virus Corona.

• Diizinkan PSBB, Anies Baswedan Sempat Soroti Permintaan Menkes: Ikuti Prosedur Seakan Kondisi Normal

• Sopir Taksi di Bekasi Bunuh Diri karena Tak Kerja saat Wabah Corona, Sempat Ditagih Cicilan Mobil

Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo melalui tayangan YouTube Kompas TV, Senin (6/4/2020.

"Ya kan tidak mudik, kita kan sudah bicara tidak mudik, jangan mudik gitu ya," kata Ganjar melalui sambungan telepon.

Meskipun begitu, Ganjar menyebut pihaknya akan mempersiapkan diri menghadapi arus mudik ke wilayah Jateng.

Konsekuensi tersebut disebutnya harus dijalani karena pemerintah hingga kini belum secara tegas melarang warga mudik ke kampung halaman.

"Bahwa kemudian ada yang penting sekali dia harus mudik dan kesadarannya itu memang terbelah karena dilema itu, makanya kita harus antisipasi," jelas Ganjar.

"Kan ketentuannya memang tidak dilarang, maka kami sudah harus menyiapkan skenario B, plan B-nya."

Ganjar menambahkan, pihaknya juga tak dapat menolak arus mudik masyarakat ke wilayah Jateng.

• Beberkan Mengenai Biaya PSBB di DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria: Rp 3 Triliun Belum Cukup

Sebab, hingga kini belum ada sanksi yang jelas bagi para pemudik.

"Karena kita tidak bisa ketat di zona merah maka plan B harus kita terima," kata Ganjar.

"Saya kan enggak bisa menolak, apakah dia mau kita hukum? Dipenjara kan enggak mungkin, dibalikin enggak mungkin."

Terkait hal itu, Ganjar lantas menyinggung sejumlah upaya pemerintah membujuk masyarakat agar tidak mudik demi mencegah semakin meluasnya penularan Virus Corona.

Ia membeberkan, pemerintah DKI Jakarta sudah menghitung jumlah warga pendatang yang diharapkan tak mudik ke kampung halaman di tengah wabah Virus Corona.

"Itung-itungan waktu kita rapat dengan presiden, dengan Menko, kan mereka dihitung mungkin dia tidak ber-KTP, ini contoh ya dari DKI atau Jabodetabek," kata Ganjar.

"Yang tidak ber-KTP sana (DKI Jakarta) tapi hari ini dia ada di sana dalam kondisi darurat ini dihitung saja, terus nanti kita kasih insentif."

Ganjar menjelaskan, pemerintah akan memberikan insentif khusus bagi warga DKI Jakarta yang mengikuti imbauan tak mudik ke kampung halaman.

Menurut dia, hal itu dinilai efektif untuk membujuk warga agar tak meninggalkan kawasan DKI Jakarta dan menekan potensi penularan Virus Corona di daerah.

"Insentifnya apa? Kebutuhan mereka makan karena kehilangan pekerjaan, mesti kontrak rumah dan seterusnya," jelas Ganjar.

"Ya itu aja dijamin, kalau enggak salah Menteri Sosial dan Gubernur DKI sudah menghitung ini kok," tukasnya.

• Update Virus Corona di Indonesia, Tambah 247 Kasus Total 2.738, Berikut Peta Persebarannya

Simak video berikut ini menit ke-8.53:

Lonjakan Kematian di DKI 

Di sisi lain, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengakui adanya lonjakan angka kematian di wilayah Ibu Kota.

Dilansir TribunWow.com, Anies Baswedan mengaku tak tahu pasti penyebab lonjakan angka kematian tersebut.

Namun, Anies Baswedan menyebut pihaknya diminta rumah sakit membawa peti serta memakamkan jenazah tersebut dengan mengikuti prosedur tetap (protap) Virus Corona.

• Pertama Kalinya sejak Januari, China Klaim Tidak Ada Kematian akibat Virus Corona

Melalui tayangan 'Aiman' dalam kanal YouTube Kompas TV, Senin (6/4/2020), Anies Baswedan menyebut lonjakan kematian di DKI Jakarta mencapai angka ribuan.

"Begini, bahwa ada peningkatan jumlah pelayanan pemulasaran dengan pemakaman itu benar karena angkanya, Maret sekitar 4.300, rata-ratanya 2.700," kata Anies.

Bahkan, Anies mengakui di DKI Jakarta setiap harinya terdapat pemakaman dengan protap Virus Corona.

"Kemudian kita juga memiliki data per hari pemakaman dengan protap Covid-19," ujar Anies.

"Sampai dengan hari ini yang sudah menggunakan protap Covid-19 ada 644, hari ini sendiri ada 48 sampai dengan sore tadi."

Ia menambahkan, hingga kini belum mengetahui penyebab ribuan warga DKI Jakarta yang meninggal dunia secara misterius.

• Warga Lombok Timur Tak Patuhi Physical Distancing saat Sambut Eva Yolanda LIDA, Polisi Minta Maaf

Namun, Anies mengaku tak semua warga tersebut menjalani tes Virus Corona.

"Tetapi itu semua tidak memiliki hasil tes laboratorium yang memnyatakan bahwa mereka positif Covid," kata Anies.

"Ada sebagian yang sudah dites, ada yang tidak."

Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hanya diminta membawa peti mati dan memakamkan warga yang meninggal dunia tersebut.

• Tak Malu Pakai Celana Rombeng saat Bagi-bagi Sembako, Hotman Paris: Karena Ancaman Virus Corona

Anies menyatakan, pihak rumah sakit pun tak menghetahui penyebab kematian ribuan warga DKI Jakarta itu.

"Tetapi Pemprov DKI mendapatkan permintaan dari rumah sakit, diminta untuk datang membawa peti," kata Anies.

"Dan rumah sakit memberikan informasi penyakit menular tanpa ada konfirmasi karena mereka tidak punya hasil tesnya."

Lebih lanjut, Anies menegaskan bahwa pihaknya memakamkan warga tersebut dengan menggunakan protap Virus Corona.

"Kemudian petugas kita membawa dan memakamkan dengan mengikuti protap Covid," jelasnya.

"Jadi saat ini kita belum bisa mengatakan dengan sahih, tetapi bahwa rumah sakit meminta kita untuk memakamkan dan seluruh prosesnya mengikuti prosedur Covid-19 itu adalah fakta." (TribunWow.com)