Beberapa anggaran yang dipotong antara lain pos perjalanan dinas para pejabat Pemprov Jatim dan anggota DPRD Jatim.

Selain penanganan Covid-19, anggaran tersebut juga digunakan untuk mengurangi dampak ekonomi dari wabah yang pertamakali ditemukan di Kota Wuhan China tersebut.

Selain melakukan realokasi anggaran, Khofifah juga meminta para bupati dan wali kota di Jawa Timur untuk melakukan hal yang sama agar penyebaran Virus Corona di provinsinya bisa dibatasi.

• Cegah Virus Corona, Kenali 5 Kelemahan Covid-19 Berikut, Termasuk Melemah di Suhu Panas

3. Pemprov Jawa Tengah

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menegaskan pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun untuk penanggulangan Virus Corona di wilayahnya.

Ganjar menyebut banyak anggaran belanja yang dipangkas dan dialihkan untuk penanganan Covid-19.

"Setelah kita kalkulasi rinci, (anggaran Pandemic Respon) kita butuh Rp 1,4 triliun minimal dan itu harus ada. Tidak boleh turun dari situ," kata Ganjar dalam keterangannya, Minggu (29/3/2020).

Dia menjelaskan, anggaran sebesar itu tak semuanya diperuntukkan untuk penanganan langsung Covid-19.

Sebagian dialihkan untuk jaring pengaman, khususnya bagi warga kurang mampu yang terdampak secara ekonomi dari Virus Corona.

Sebagai satu contoh, Pemprov Jateng akan memberikan bantuan langsung tunai untuk 1,8 juta warga yang belum terdata dalam Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan kelompok risiko rentan.

"Kita sedang menyiapkan seluruh skenario yang ada di Jawa Tengah. Terus kita minta untuk membicarakan secara detail dan kita sudah punya rancangannya," katanya.

• Khofifah Siapkan Pemakaman Jenazah Pasien Virus Corona di Tempat Khusus, Antisipasi Penolakan Warga

4. Pemprov Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), menyatakan pemerintah daerahnya menyiapkan anggaran sebesar Rp 16 triliun untuk mengatasi Virus Corona.

Anggaran sebesar itu lebih banyak tersedot untuk mengurangi dampak ekonomi dari virus tersebut.

Selain itu, menurut dia, sebagian anggaran sebenarnya merupakan alokasi dari pemerintah pusat, sehingga tak seluruhnya berasal dari realokasi APBD Jawa Barat.