"Bagaimana caranya ya menghindari orang tidak ada di jalanan, menghindari interkasi antar manusia yang lebih banyak gitu loh," kata Ari.

Lalu, ia meminta agar status Darurat Kesehatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilakukan lebih tegas.

"Saya rasa tiga Kepres dan Pepres yang dikeluarkan pemerintah itu semestinya ditindaklanjuti mengenai darurat kesehatan masyarakat," ungkapnya.

Lalu, ia membenarkan bahwa kepala daerah memang tak bisa menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) tanpa izin Pemerintah Pusat.

• Pakar Gugus Covid-19 Minta Masyarakat Pakai Masker Kain: Dapat Tangkal Virus hingga 70 Persen

"Ya memang prosedurnya Gubernur bersurat kepada Kementerian Kesehatan, silakan Gubernur ini memutuskan," lanjutnya.

Lalu, ia menyorot soal kematian di DKI Jakarta yang meningkat drastis yang sempat diungkap Gubernur DKI Anies Baswedan.

Anies Baswedan pernah menyebut ada 283 orang meninggal dimakamkan dengan protokol seperti jenazah Virus Corona.

"Pak Gubernur DKI kan juga menyampaikan bahwa kalau dilihat dari jumlah kematian pada bulan Maret ini terjadi peningkatan lebih dari 50 persen."

"Artinya apa sebenarnya kasus-kasus meninggal yang meninggal dalam tanda petik apakah ini berhubungan dengan Covid atau tidak," ujar Ari.

Dengan data kematian tersebut, Ari menilai seharusnya masyarakat makin sadar untuk menerapkan physical distancing.

Akan tetapi malah masih banyak yang mudik dari Jakarta ke daerah-daerah lain.

• Ramadan di Tengah Virus Corona, Din Syamsuddin: Ini Ujian, Hanya Dimengerti oleh Orang Mau Mengerti

"Jadi ini memang yang disadari cukup meningkat khususnya masyarakat Jakarta ini, yang sebentar lagi mau mudik ini, atau bahkan ada yang mau mudik," kata dia.

Lantas, Ari meminta agar pemerintah lebih tegas untuk mengimbau warganya tak mudik.

"Ya saya rasa pemerintah musti tegas, pemerintah daerah okelah sudah menyampaikan bahwa menganjurkan warganya tidak mudik," tegasnya.

Seperti yang diungkapkan oleh para kepala Pemerintah Daerah.