TRIBUNWOW.COM - Perdebatan terjadi antara Anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Haris Azhar dengan juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman.

Perdebatan tersebut terjadi ketika Haris Azhar membahas soal kebijakan Presiden Jokowi terkait penangguhan cicilan kredit bagi ojek online (ojol).

Seperti yang diketahui, Jokowi memutuskan memberikan kelonggaran kepada ojol untuk tidak mengangsur cicilan akibat dampak pandemi Virus Corona.

• Tak Mau Lanjutkan Debat dengan Haris Azhar soal Perppu Corona, Fadjroel Rachman: Okelah Terserah

Meski begitu, Haris Azhar dan juga mewakili para ojol mengaku masih bingung dengan kebijakan tersebut.

Dalam tayangan Youtube Indonesia Lawyer Club, Rabu (1/4/2020), Haris Azhar menilai beberapa bank masih belum memahami dengan kebijakan penangguhan cicilan perkreditan tersebut.

Haris Azhar lalu mengatakan jika kebijakan tersebut baru sebatas pernyataan dari Jokowi, belum ada aturan ataupun prosedur tertulisnya.

"Pertanyaan saya konkrit, nanyanya ke mana, ngambil duitnya seperti apa, saya sudah dihubungi oleh tujuh ojek online, yang mengambil mobil, ngambil motor, kredit," ujar Haris Azhar.

"Mereka itu sekarang bingung, datang ke banknya bilang tidak ada kebijakannya, karena pidato statement tidak bisa dipakai," jelasnya.

"Orang yang ngajuin kredit punya utang sama bank segala macam bagaimana?"

Hal itu langsung ditanggapi oleh Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman.

Fadjroel Rachman mengatakan bahwa kebijakan dari Jokowi tersebut sudah diteruskan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bahkan, saking geramnya dengan pernyataan Haris Azhar, Fadjroel Rachman akan memberikan nomor telepon OJK untuk bisa dihubungi dan menanyakan langsung terkait kebijakan tersebut.

"Kalau Anda berhubungan dengan ojek online, Anda ingin menghubungi OJK, saya kasih nomornya," kata Fadjroel Rachman.

• Jokowi Siapkan Rp 405,1 Triliun untuk APBN Penanganan Virus Corona, Berikut Rincian Alokasinya

Namun, Haris Azhar justru mengaku tidak membutuhkan itu.

Menurutnya yang lebih membutuhkan adalah semua masyarakat yang melakukan kredit dan juga meminta mengumumkan prosedurnya.

"Jangan ngomong ke saya, Anda umumkan ke orang-orang yang kredit tadi, Anda umumkan ke mereka, pastikan bagaimana caranya," pungkasnya.

Peredebatan kembali berlanjut, Fadjroel Rahman menyebut Haris Azhar adalah pura-pura orang yang pro sains, namun padahal merupakan anti sains.

Haris Azhar dinilai menyimpulkan dari data yang tidak tepat.

"Anda ini pura-pura pro sains, tapi data Anda tidak karuan, lalu Anda mengambil kesimpulan," kata Fadjroel Rahman.

"Kasian sekali, kasian masyarakat yang merasa seolah-olah Anda ini seorang ahli sains, padahal Anda anti sains, tanpa data yang bener," imbuhnya.

Merasa tidak terima dengan sebutan Fadjroel Rahman, Haris Azhar mengaku sudah menunjukkan datanya.

Lalu dirinya menyebut juru presiden tersebut tidak menggunakan telinganya untuk mendengarkan dengan baik apa yang sudah dia ucapkan.

"Ya ini datanya saya kasih tahu, Anda kupingnya enggak mau buka sih," ceplos Haris Azhar.

Simak videonya mulai menit ke-15

• Bahas Corona, Imam Prasodjo Ungkit Masa Fadjroel Rachman Belum Jadi Jubir Presiden: Dulu Kesel Juga

• Update Virus Corona di Dunia, Rabu 1 April 2020: Capai 854608 Kasus, AS Masih Tertinggi

Jokowi Siapkan Rp 405,1 Triliun untuk Penanganan Virus Corona

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun untuk penanganan Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, anggaran tersebut akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 yang telah dipertimbangkan dengan matang bersama kementerian keuangan.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam Keterangan Pers di Istana Bogor, Selasa (31/3/2020).

• Jokowi Siapkan Pulau Galang untuk Tempat Isolasi WNI dari Negara Asing yang Terpapar Virus Corona

Dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Jokowi mengungkapkan pandemi Virus Corona telah memberikan dampak yang cukup besar bagi Indonesia.

Tidak hanya dari segi kesehatan, melainkan juga pada sektor perekonomian negara.

Maka dari itu, selain untuk menyelamatkan masyarakat, pemerintah juga harus memikirkan laju ekonomi.

"Pandemi Covid-19 bukan hanya membawa, tetapi juga membawa implikasi ekonomi yang sangat luas," ujar Jokowi.

"Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp 405,1 triliun," jelasnya.

Jumlah tersebut, dikatakan Jokowi terbagi dalam berbagai jenis alokasi anggaran.

Jumlah tertinggi yaitu untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, yakni sebesar Rp 150 triliun.

Kemudian untuk bidang kesehatan sebesar Rp 75 triliun, yang meliputi pembelian alat-alat kesehatan, dan pemberian insentif ataupun santunan kematian untuk tenaga medis.

Sebesar Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, berupa bantuan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 ataupun untuk mencover para pekerja yang kehilangan pekerjaannya.

• Indonesia Dapat Bantuan Dana Senilai Rp 37,6 Miliar dari AS untuk Tangani Virus Corona

Termasuk juga memberikan subsidi layanan listrik negara, serta dipakai untuk kartu prakerja.

Pemerintah menggeratiskan biaya listrik bagi pengguna listrik 450 KVA dan memberikan potongan 50 persen untuk pengguna listrik 900 KVA.

Dan sisanya Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat dalam rangka untuk tetap menjaga laju perekonomian negara di tengah wabah Virus Corona.

"Total anggaran tersebut akan dialokasikan Rp 75 trilian untuk belaja bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, dan Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk rekontruksi kredit dan penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya usaha mikro, usaha kecil dan menegah," jelasnya.

"Anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD, pemberlian alat-alat kesehatan, seperti test kid, reagen, ventilator dll."

"Dan juga untuk upgrade rumah sakit rujukan, termasuk wisma atlet, serta untuk insentif dokter, perawat dan tenaga rumah sakit, juga untuk santunan kematian tenaga medis, serta penanganan permasalah tenaga kesehatan lainnya."

Simak videonya mulai menit awal

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)