TRIBUNWOW.COM - Pemerintah pusat memutuskan untuk memberikan jaminan sosial bagi para pekerja informal yang tak pulang kampung di tengah pandemi Virus Corona.
Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas antisipasi mudik pada Senin (30/3/2020).
Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi menegaskan kini pemerintah tengah fokus menangani masalah Virus Corona dengan membatasi gerak masyarakat.
"Sudah saya tekankan fokus kita saat ini adalah mencegah meluasnya Covid-19 dengan mengurangi dan membatasi satu tempat ke tempat yang lain," kata Jokowi.
• Cara Tenangkan Anak Menghadapi Wabah Corona, Hindari Anak dari Informasi Negatif dan Hoaks
Jokowi mengatakan bahwa imbauan pada warga untuk tidak mudik akan dilakukan secara lebih tegas.
"Demi keselamatan bersama saya juga meminta dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan ke daerah," ujar Jokowi dikutip dari channel YouTube Sekretariat Presiden.
Terkait dengan imbauan-imbauan yang sudah digaungkan oleh sejumlah kepala daerah untuk tidak melakukan mudik, Jokowi menilai instruksi tersebut perlu digencarkan lagi.
Namun, hal tersebut dirasa masih belum cukup.
"Saya melihat sudah ada imbauan dari tokoh-tokoh dan gubernur-gubernur pada perantau di Jabodetabek untuk tidak mudik."
"Dan ini saya minta untuk diteruskan dan digencarkan lagi tetapi menurut saya imbauan-imbauan itu juga belum cukup," tegas Jokowi.
Menurutnya perlu ada tindakan yang lebih tegas agar para perantau tidak pulang ke kampung halaman.
"Perlu langkah-langkah yang lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 ini," sambungnya.
Mantan Wali Kota Solo ini kemudian menyinggung perilaku masyarakat yang melakukan mudik lebih awal.
Jokowi berujar, hal tersebut dilakukan bukan karena faktor budaya, melainkan faktor ekonomi.
• Kultur Warga Indonesia Disebut Ganjar Pranowo Hambat Karantina Corona: Masyarakatnya Sering Kumpul
Terlebih adanya kebijakan social distancing yang membuat pendapatan para pekerja harian berkurang.