TRIBUNWOW.COM - Staf Khusus Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Dini Purwono menjawab tudingan dari Politisi PKS, Sukamta, terkait cara pemerintah menanggapi kritikan.

Awalnya Sukamta menganggap pemerintah bersifat galak saat menerima kritik dari masyarakat.

Dini langsung membenarkan hal tersebut, ia menjelaskan selama kritikan berada dalam koridor semestinya dan tak melanggar hukum, kritikan akan diterima oleh pemerintah.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal YouTube kompastv Kamis (20/2/2020), pertama Dini membahas soal kritik mengapa pemerintah tidak mencapai target pembangunan.

Ia menjelaskan target memang diperlukan untuk menentukan ke mana arah pembangunan bangsa nantinya.

Ketika target belum tercapai, Dini menjelaskan hal tersebut berarti sedang dalam pengerjaan, bukan ditinggal.

"Dalam memerintah itu, target perlu supaya kita tahu where are we going (kemana kita pergi), tapi kalau
misalnya target itu tidak terpenuhi bukan berarti tidak kerja," ujar Dini.

"Memang belum tercapai aja," lanjutnya.

Satu di antara beberapa program dalam pengerjaan pemerintah yang dibahas Dini adalah proyek 35 ribu megawatt yang semula ditargetkan rampung di tahun 2019.

Menurutnya, hingga kini proyek tersebut tetap menjadi perhatian Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan para menterinya.

Proyek tersebut terus dipantau dan dikerjakan.

• Kena Sindir Politisi PKS saat Bahas Pencapaian Infrastruktur Jokowi, Dini Purwono: Lupa Dinarasikan

Kritik Jangan Asal Bunyi, Asal Sensasi

Lalu Dini mulai membahas soal masalah kritik.

Ia mengatakan Jokowi justru menunggu adanya masukkan dan kritikan dari publik.

"Ini yang Pak Presiden tunggu, justru tiga bulan
pertama ini," ujar Dini.

Politsi PKS Sukamta langsung menanggapi pernyataan Dini bahwa Jokowi kini sedang menunggu kritikan.

Sukamta menilai justru sifat pemerintah mencerminkan bahwa mereka tidak bisa menerima kritikan dari publik.

"Suara-suara kritis dari luar, di luar partai, mungkin masyarakat sipil, masyarakat biasa lewat medsos, pemerintah jangan galak-galak, petugas keamanannya jangan galak-galak," terang Sukamta.

Dini tidak setuju dengan pernyataan Sukamta bahwa pemerintah galak dalam menerima kritik.

Ia menjelaskan kritik yang disampaikan memang harus pada jalur yang benar.

Apabila kritik terbukti melanggar hukum yang berlaku maka harus diberi tindakan tegas.

"Kalau memang mereka melakukan pelanggaran hukum, kita sudah ada Undang-undang ITE," kata Dini.

"Kalau dia melanggar, kritiknya itu tidak konstruktif, tapi penghinaan, provokasi, memang harus ditindak," tambahnya.

Selama kritik yang disampaikan bersifat membangun, Dini menyebut pemerintah pasti akan mendengarkan masukan tersebut.

"Tapi kalau kritik yang konstruktif, justru kita selalu bilang, kita ingin oposisi kredibel," sambung Dini.

Dini menegaskan kritik bukan lah hal-hal bermuatan provokasi dan tidak memiliki dasar yang jelas.

"Jadi kalau memberikan kritik, memberikan masukan itu harus kredibel, jangan asal bunyi, asal sensasi, asal provokasi," sambung Dini.

"Kalau untuk oposisi kredibel terus terang tersampaikan bahwa presiden itu sangat ingin sekali mendengar suara dari oposisi," tandasnya.

• Sebut Jokowi Gila Kerja, Erick Thohir Ogah Menjawab saat Ditanya Rasanya Kerja dengan Presiden

Lihat videonya di bawah ini mulai menit ke-4.45:

Politisi PKS Soroti Ketidakadilan Hukum Indonesia

 Sebelumnya, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al-Habsyi menyebut belum ada keadilan hukum di Indonesia.

Ia mengambil contoh kasus yang menyeret nama pegiat media sosial, Ade Armando.

Terkait hal itu, ia pun membandingkan kasus Ade Armando dan kasus penghinaan terhadap Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Melalui tayangan YouTube Talk Show tvOne, Jumat (14/2/2020), mulanya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkap ketidakadilan yang diterima pekerja di Indonesia.

• Ganjar Pranowo Sebut Tak Segan Lapor Polisi seperti Risma Apabila Dihina saat Kondisi Ini

• Jelang Pilwali Surabaya 2020, Tri Rismaharini Ungguli Hasil Survei hingga Disebut Pemimpin Idaman

Ia pun menyebut sejumlah kasus kematian pekerja yang tak ditindaklanjuti karena menyangkut perusahaan besar.

"Enggak ada orang yang dihukum seberat-beratnya, nyawa hilang puluhan orang," kata Said Iqbal.

"Kemudian pabrik panci, ada juga satu pabrik korporasi di Cibitung Bekasi, 38 orang mati."

Terkait hal itu, Said Iqbal menyebut hukum di Indonesia masih tebang pilih.

"Tidak ada yang dihukum, itu lah yang dibilang tebang pilih," ujar Said Iqbal.

"Karena korporasi, karena dia pemilik modal, karena dia dengan atas nama investasi harus dilindungi."

Menurut dia, penegakan hukum menjadi hak bagi setiap warga negara.

"Bagi kamu penegakan hukum adalah ukuran apakah setiap warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum, itu yang kami rasakan," terangnya.

Menanggapi pernyataan Said Iqbal, Aboe Bakar Al-Habsyi pun angkat bicara.

Aboe Bakar bahkan turut mengakui adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum.

• Di ILC, Anies Baswedan Ungkap Kunci Majunya Indonesia: Disebut Bung Erick, AA Gym Menggarisbawahi

"Jadi artinya tajam ke bawah, tumpul ke atas," kata Aboe Bakar.

"Yang jelas kalau penegakan hukum tajam ke bawah tumpul ke atas, itu masih."

Terkait hal itu, Aboe Bakar pun menyinggung kasus penghinaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Ade Armado.

"Banyak contoh simple saja, kalau yang dekat kekuasaan selalu dengan mudahnya di-follow up," ujar Aboe Bakar.

"Kalau tidak dekat dengan kekuasaan pasti susah.

"Contoh kasus AA, Ade Armando."

Menurut Aboe Bakar, kasus etrsebut tak kunjung ditangani karena yang bersangkutan tak dekat dengan kekuasaan.

"Ketika dia buat laporan, ketika dia bikin muka (Anies Baswedan) Joker," jelasnya.

"Wuuh, laporan Fahira sampai sekarang enggak selesai tuh."

Hal itu dinilainya bertentangan dengan kasus penghinaan terhadap Tri Rismaharini.

Menurut Aboe Bakar, kasus tersebut cepat terungkap karena berkaitan dengan penguasa.

"Tapi begitu Ibu Risma, begitu dicolek sedikit sebentar aja udah langsung laporan," ujar dia.

"Artinya apa? Di sini memang penegakan hukum masih berat sekali."

• Ditunjukkan Foto Kembaran dengan Fadli Zon, Fahri Hamzah: Mungkin Kita akan Punya Musuh yang Sama

Simak video berikut ini menit ke-3.15:

(TribunWow.com/Anung Malik/Jayanti Tri Utami)