TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD balik menyindir Ekonom Rizal Ramli, saat keduanya hadir di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa, (11/2/2020).

Mahfud MD menyindir soal bagaimana orang mudah mengkritik namun tak bisa memberikan solusi.

Mahfud MD menyebut Rizal Ramli hanya terus mengkritik pemerintah tak pernah memuji.

• Di ILC, Mahfud MD Bahas Luka SARA Prabowo Vs Jokowi sejak 2014: Itu Hanya Jualan Saja

"Tidak pernah itu misalnya ada pujian kalau saya dengar dari Mas Rizal Ramli apa sih yang dipuji dari negara ini," kata Mahfud MD.

Bahkan, menteri yang juga Pakar Tata Hukum Negara ini menilai Rizal Ramli tidak memprotes negara hanya saat menjadi Ketua Bulog beberapa tahun yang lalu.

"Dari dulu sampai sekarang Mas Rizal Ramli kecuali ketika Rizal Ramli jadi Ketua Bulog itu bagus gitu," ungkapnya.

Padahal, Mahfud MD menyebut indeks persepsi korupsi di Indonesia selalu meningkat meski sangat lambat.

"Tapi ndak pernah ada pujian, padahal itu indeks persepsinya itu naik."

"Indeks persepsinya itu naik dari waktu ke waktu meskipun seperti siput," kata dia.

Mahfud MD melanjutkan, pemerintah bisa saja memperbaiki Indonesia dengan cara yang seenak mereka sendiri.

Namun, jika hal itu dilakukan maka negara akan menjadi otoriter seperti pada masa kepempinan Presiden ke-2 RI, Soeharto.

"Saya mengatakan begini kalau kita cuma mau memperbaiki dengan cara ugal-ugalan gampang aja, kembali ke otoriter kayak Pak Harto dulu."

"Pemerintahnya otoriter, Pak Harto bilang apa, kalau dia punya kekuasaan mau menata hukum gampang saja, kalau tidak mau menata hukum gampang juga gitu," jelasnya.

• Singgung Nama Mahfud MD, Menag Fachrul Razi Enggan Banyak Bicara soal Isu Pemulangan WNI Eks ISIS

Mahfud MD mengatakan, pada zaman Soeharto semua harus menuruti kemauan presiden.

Jika tidak maka orang yang tidak setuju bisa dihukum.

"Wong dulu Pak Harto berdehem saja seluruh rakyat Indonesia ini ikut berdehem."

"Sekarang ndak bisa begitu, berdehem di depan orang ditempeleng kalau forumnya endak tepat," lanjutnya.

Sehingga, yang menurutnya menjadi masalah adalah apakah semua pihak mau bekerja sama membangun demokrasi Indonesia.

"Kalau semua ikut berdehem semua, nah sekarang pilihan kita mau membangun demokrasi apa tidak, ini persoalannya," jelasnya.

Lalu, Mahfud MD mengatakan, saat ini yang menjadi masalah adalah apakah semua pihak mau bekerja sama membangun demokrasi Indonesia.

Menurut Mahfud MD, untuk memperbaiki demokrasi itu terletak pada memperbaiki partai politiknya.

• Di ILC, Mahfud MD Bahas Luka SARA Prabowo Vs Jokowi sejak 2014: Itu Hanya Jualan Saja

"Nah sekarang pilihan kita mau membangun demokrasi apa tidak, ini persoalannya," kata Mahfud MD.

"Kalau membangun demokrasi kuncinya memperbaiki partai politik," imbuhnya.

Lalu, Mahfud MD menyindir Rizal Ramli bahwa banyak pihak gemar mengkritik namun saat ditanya solusi tidak bisa menjawab.

Hal itu diibaratkan dengan cerita Konferensi Internasional Tikus-Tikus di Kairo

"Tapi saat ditanya bagaimana cara memperbaikinya kok semuanya mengeluh gitu."

"Ya sama saja dengan cerita Konferensi Internasional tikus-tikus di Kairo itu kesimpulannya kucing harus dikasih kalung."

"Tapi ketika dikatakan gimana cara masang kalung kelentengan ke kucing ndak ada yang berani, sama juga kita juga seperti itu begitu Pak," ujar Mahfud MD.

Lihat videonya mulai menit ke-6:40:

Rizal Ramli Sindir PDIP, Gerindra, Demokrat soal Dana Partai

Rizal Ramli mengatakan sudah saatnya partai politik di Indonesia dibiayai oleh pemerintah untuk mengakhiri praktik politik uang.

"Oleh karena itu, menurut saya sudah waktunya, partai-partai politik kita dibiayain saja oleh negara, seperti di Eropa, Australia, New Zealand," katanya.

Ia mengatakan untuk pembiayaan Parpol bisa menghabiskan pemerintah Rp 6 triliun per tahun.

Menurutnya hal tersebut lebih baik ketimbang Parpol memainkan politik uang dan mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

"Perlu Rp 6 triliun satu tahun."

"Mereka nyolong ramai-ramai partai-partai ini, estimate saya Rp 50 triliun sampai Rp 70 triliun satu tahun," tambah Rizal Ramli.

"Kita hentikan, kita ubah criminal democracy (demokrasi kriminal) ini, jadi democracy yang amanah, yang good governance, sehingga orang-orang baik, orang-orang bagus bisa masuk ke dalam sistem."

Rizal Ramli menegaskan selama Indonesia masih marak praktik politik uang, Indonesia tidak akan bisa maju.

• Disebut Sudjiwo Tedjo Keteteran Jadi Menteri dan Lebih Baik Mundur, Erick Thohir Tertawa

"Selama kita money politics mendominasi politik Indonesia, enggak usah mimpi yang aneh-aneh, survive (bertahan) saja sudah lumayan," katanya.

Ia juga menyindir beberapa partai politik yang petingginya hanya diisi oleh orang yang itu-itu saja, seperti PDI, Gerindra, dan Demokrat.

Rizal Ramli menginginkan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dalam sebuah partai politik.

"Jadi kita perlu segera ubah sistem pembiayaan partai politik kita, tapi tidak bisa hanya dibiayai negara."

"Sementara partai politik dikelola bagaikan perusahaan keluarga, mana bisa kita teriak demokrasi, partai politiknya tidak di-run (dijalankan) dengan demokrasi," jelasnya.

• Daftar 5 Menteri Layak Direshuffle Versi Survei Indonesia Political Opinion, Ada Nadiem Makarim

Lihat videonya di bawah ini mulai menit ke-5.55:

(TribunWow.com/Mariah Gipty/Anung Malik)