TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD balik mengkritik Ekonom, Rizal Ramli yang diketahui sering memprotes pemerintah.

Mahfud MD mengkritik Rizal Ramli yang tidak pernah memuji pemerintahan.

Hal itu terjadi saat Mahfud MD dan Rizal Ramli saat menjadi narasumber di acara Indonesia Lawyers Club pada Selasa (11/2/2020).

• Di ILC, Mahfud MD Bahas Luka SARA Prabowo Vs Jokowi sejak 2014: Itu Hanya Jualan Saja

Mahfud MD mengatakan, di negara demokrasi seperti Indonesia harus sabar dengan hukum.

"Saya selalu mengatakan bernegara itu ya berdemokrasi, demokrasi itu ya berhukum, berhukum itu ya harus bersabar menghadapi hal-hal seperti itu."

"Tidak pernah itu misalnya ada pujian kalau saya dengar dari Mas Rizal Ramli apa sih yang dipuji dari negara ini," kata Mahfud MD.

Bahkan, menteri yang juga Pakar Tata Hukum Negara ini menilai Rizal Ramli tidak memprotes negara hanya saat menjadi Ketua Bulog beberapa tahun yang lalu.

"Dari dulu sampai sekarang Mas Rizal Ramli kecuali ketika Rizal Ramli jadi Ketua Bulog itu bagus gitu," ungkapnya.

Padahal, Mahfud MD menyebut indeks persepsi korupsi di Indonesia selalu meningkat meski sangat lambat.

• Polemik Kepulangan WNI eks ISIS, Mahfud MD Siapkan Langkah Alternatif untuk Dilaporkan ke Jokowi

"Tapi ndak pernah ada pujian, padahal itu indeks persepsinya itu naik."

"Indeks persepsinya itu naik dari waktu ke waktu meskipun seperti siput," kata dia.

Mahfud MD melanjutkan, pemerintah bisa saja memperbaiki Indonesia dengan cara yang seenak mereka sendiri.

Namun, jika hal itu dilakukan maka negara akan menjadi otoriter seperti pada masa kepempinan Presiden ke-2 RI, Soeharto.

"Saya mengatakan begini kalau kita cuma mau memperbaiki dengan cara ugal-ugalan gampang aja, kembali ke otoriter kayak Pak Harto dulu."

"Pemerintahnya otoriter, Pak Harto bilang apa, kalau dia punya kekuasaan mau menata hukum gampang saja, kalau tidak mau menata hukum gampang juga gitu," jelasnya.

• Singgung Nama Mahfud MD, Menag Fachrul Razi Enggan Banyak Bicara soal Isu Pemulangan WNI Eks ISIS

Mahfud MD mengatakan, pada zaman Soeharto semua harus menuruti kemauan presiden.

Jika tidak maka orang yang tidak setuju bisa dihukum.

"Wong dulu Pak Harto berdehem saja seluruh rakyat Indonesia ini ikut berdehem."

"Sekarang ndak bisa begitu, berdehem di depan orang ditempeleng kalau forumnya endak tepat," lanjutnya.

Sehingga, yang menurutnya menjadi masalah adalah apakah semua pihak mau bekerja sama membangun demokrasi Indonesia.

"Kalau semua ikut berdehem semua, nah sekarang pilihan kita mau membangun demokrasi apa tidak, ini persoalannya," jelasnya.

Lihat videonya mulai menit ke-6:40:

Kritikan Rizal Ramli di ILC

Ekonom Senior Rizal Ramli menjelaskan apa yang menyebabkan perekonomian di Indonesia tidak bisa berkembang dan terus maju.

Ia mengatakan pusat permasalahannya ada di sistem money politics (politik uang) yang mengakibatkan orang-orang bagus tidak bisa masuk ke tubuh pemerintahan.

Rizal Ramli juga menyindir partai-partai politik yang dikelola bagai perusahaan keluarga.

• Ditanya soal Puji Kinerja Jokowi, Rocky Gerung: Itu Enggak Mungkin Terjadi

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal YouTube Indonesia Lawyers Club, Selasa (11/2/2020), Rizal Ramli menyebut, tidak semua orang yang bergabung dengan Parpol, memiliki kesempatan untuk menjadi Ketua Umum (Ketum).

"Yang menghancurkan ini (kesempatan Indonesia menjadi negara baik) semua adalah money politics," kata Rizal Ramli.

"Akibat money politics, pemilihan," tambahnya.

Ia kemudian pernah bercerita bagaimana sistem politik di Indonesia berbeda jauh dengan di negara-negara lain.

Rizal Ramli menceritakan pengalamannya bertanya kepada Perdana Menteri Belanda, berapa uang yang dikeluarkannya untuk mendapatkan posisi jabatan perdana menteri.

Merasa tersinggung, PM Belanda itu mengatakan hal yang dijualnya adalah ide, bukan uang.

Rizal Ramli lanjut membandingkan kejadian tersebut dengan realita yang terjadi di Indonesia.

Di Indonesia menurut penjelasan Rizal Ramli, diperlukan banyak uang untuk menempati posisi-posisi tertentu.

"Padahal mau jadi Bupati di Indonesia paling enggak Rp 10 miliar sampai Rp 50 miliar, mau jadi gubernur berapa sampai berapa," paparnya.

"The whole system (sistem keseluruhan), the mother of corruption (induk korupsi) di Indonesia itu is money politics," tambah Rizal Ramli.

• Membela Diri di Hadapan Gerindra soal Penggerebekan PSK, Andre Rosiade Bawa Bukti 10 Rangkap

Sindir PDIP, Gerindra, Demokrat

Pria yang pernah menjabat sebagai menteri di beberapa bidang itu mengatakan sudah saatnya partai politik di Indonesia dibiayai oleh pemerintah untuk mengakhiri praktik politik uang.

"Oleh karena itu, menurut saya sudah waktunya, partai-partai politik kita dibiayain saja oleh negara, seperti di Eropa, Australia, New Zealand," katanya.

Ia mengatakan untuk pembiayaan Parpol bisa menghabiskan pemerintah Rp 6 triliun per tahun.

Menurutnya hal tersebut lebih baik ketimbang Parpol memainkan politik uang dan mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

"Perlu Rp 6 triliun satu tahun."

"Mereka nyolong ramai-ramai partai-partai ini, estimate saya Rp 50 triliun sampai Rp 70 triliun satu tahun," tambah Rizal Ramli.

"Kita hentikan, kita ubah criminal democracy (demokrasi kriminal) ini, jadi democracy yang amanah, yang good governance, sehingga orang-orang baik, orang-orang bagus bisa masuk ke dalam sistem."

Rizal Ramli menegaskan selama Indonesia masih marak praktik politik uang, Indonesia tidak akan bisa maju.

• Disebut Sudjiwo Tedjo Keteteran Jadi Menteri dan Lebih Baik Mundur, Erick Thohir Tertawa

"Selama kita money politics mendominasi politik Indonesia, enggak usah mimpi yang aneh-aneh, survive (bertahan) saja sudah lumayan," katanya.

Ia juga menyindir beberapa partai politik yang petingginya hanya diisi oleh orang yang itu-itu saja, seperti PDI, Gerindra, dan Demokrat.

Rizal Ramli menginginkan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dalam sebuah partai politik.

"Jadi kita perlu segera ubah sistem pembiayaan partai politik kita, tapi tidak bisa hanya dibiayai negara."

"Sementara partai politik dikelola bagaikan perusahaan keluarga, mana bisa kita teriak demokrasi, partai politiknya tidak di-run (dijalankan) dengan demokrasi," jelasnya.

• Daftar 5 Menteri Layak Direshuffle Versi Survei Indonesia Political Opinion, Ada Nadiem Makarim

Lihat videonya di bawah ini mulai menit ke-5.55:

(TribunWow.com/Mariah Gipty/Anung Malik)