Banjir di Jakarta

Azas Tigor Nilai Kemampuan Anies Baswedan Atasi Banjir Sudah 'Stuck': Dia Selalu Salahkan Orang Lain

Penulis: Mariah Gipty
Editor: Ananda Putri Octaviani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Forum Warga Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan dalam channel YouTube Talk Show tvOne, Minggu (9/2/2020). Azas Tigor Nainggolan kembali mengkritik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan soal penanganan banjir.

TRIBUNWOW.COM - Ketua Forum Warga Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan kembali mengkritik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan soal penanganan banjir.

Hal itu diungkapkan Azas Tigor saat menjadi narasumber di acara Apa Kabar Indonesia Malam, Minggu (9/2/2020).

Azas Tigor menilai, kemampuan Anies Baswedan dalam menangani banjir sudah paling maksimal.

Anies Baswedan Ungkap Alasan Jakarta Kembali Dilanda Banjir, Mulai Curah Hujan hingga Singgung Bogor

Anies disebut tidak bisa lagi berbuat lebih baik terkait penanganan tersebut.

Ia dinilai tak bisa mengatasi maupun mencegah adanya banjir.

"Memang begitu, seperti saya bilang sudah stuck-lah kemampuan dia seperti itu ya kapasitas dia seperti itu."

"Tidak bisa mengorganisir aparatur di bawahnya mempersiapkan langkah-langkah mitigasi misalnya. Tadi sistem sudah jelas enggak jalan, mitigasi untuk bencana enggak jalan itu," kritik Azas Tigor.

Azas Tigor menilai, Anies justru sering menyalahkan orang lain khususnya Pemerintah Pusat dalam bencana banjir ini.

Padahal menurutnya, Anies sebagai Pemimpin DKI Jakarta harus bertanggung jawab dengan wilayah kekuasaannya.

Selain itu, seharusnya dia juga tidak perlu menunggu perintah dari Pemerintah Pusat dalam mengorganisasi kota hingga tak terjadi banjir.

Warga Komplek Pluit Putri Gugat Anies Baswedan soal Lahan Fasos-Fasum, Singgung soal Ruang Hijau

"Dia selalu menyalahkan orang lain, akan hulu menyalahkan pemerintah pusat seperti gitu lo."

"Seharusnya dia kan penguasa kota ya, pemimpin di DKI Jakarta ini seharusnya punya inisiatif ya mengorganize semua potensi yang ada. Nggak perlu (nunggu perintah pemerintah pusat)," katanya.

Lantas, ia mencontohkan bagaimana Lurah di Kelurahan Menteng di mana tempat rumah dinas gubernur berada bisa bertanggung jawab dengan yang terjadi di wilayahnya.

Sehingga, tidak menggantungkan gubernur tinggal di daerah tersebut.

Hal itu seperti Pemerintah Pusat yang tinggal di DKI Jakarta.

Halaman
123