TRIBUNWOW.COM - Beredar pembicaraan bahwa pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS akan dikhususkan terhadap anak-anak dan perempuan saja.

Pengamat Terorisme Ridlwan Habib menjelaskan meskipun yang dipulangkan hanya golongan tertentu, hal tersebut tidak menutup kemungkinan ancaman kemanan di Indonesia.

Dikutip TribunWow.com dari video kanal YouTube kompastv, Jumat (7/2/2020), Ridlwan mengatakan meskipun WNI eks ISIS masih anak-anak, hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya ancaman dari mereka.

• Pengamat Terorisme Tawarkan Solusi Polemik WNI Eks ISIS: Opsi Ketiga Ini Khusus, Selektif

Alasan Ridlwan mengatakan hal tersebut karena meskipun masih anak-anak, telah banyak bukti yang beredar bahwa anak-anak anggota ISIS juga telah diajari untuk melakukan pembunuhan dan aksi kekejaman yang lain.

"Walau pun anak-anak, di sana anak-anak itu sudah diajari juga membunuh," jelas Ridlwan.

Ia kemudian sekilas membahas adanya video-video di internet yang menampilkan aksi-aksi kekerasan dan kekejaman yang dilakukan oleh anak-anak yang tergabung dalam ISIS.

Ridlwan menegaskan meskipun mereka secara usia anak-anak, pola pikir mereka bisa saja dipenuhi oleh kekerasan dan kekejaman karena didikan di ISIS.

"Jadi ada kekhawatiran juga di masyarakat, anak-anak iya secara usia, tapi pola pikir mereka sudah kejam, violence," terangnya.

Hal ini disebut Ridlwan akan menjadi tantangan terbesar pemerintah Indonesia apabila memutuskan untuk memulangkan mereka.

"Ini sebenarnya tantangan bagi pemerintahan Pak Jokowi, Kementerian Sosial, Kementerian Perempuan dan Anak,
Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi, itu harus dilibatkan," papar Ridlwan.

Saran yang diberikan oleh Ridlwan adalah agar pemerintah Indonesia tidak hanya mengandalkan lembaga-lembaga seperti BIN (Badan Intelijen Negara), Polisi dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme).

Ia menganjurkan agar pemerintah menggunakan pendekatan secara lembut untuk mengatasi persoalan WNI eks ISIS.

"Jangan seolah-olah kerja kontra terorisme itu urusan polisi, urusan BIN, urusan BNPT," kata Ridlwan.

"Ini harus yang soft (lembut), harus ada pendekatan soft di situ, ada konseling psikologis, ada pelatihan tenaga kerja, ada kesempatan mereka mendapatkan modal usaha, dan itu bisa didapatkan kalau government, pemerintah punya strategi
merangkum lintas kementerian itu," lanjutnya.

Jokowi Tolak Rencana Pemulangan eks-ISIS