TRIBUNWOW.COM - Ekonom Senior, Faisal Basri menilai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto diajak masuk ke pemerintahan karena ada motif tertentu terkait Omnibus Law.

Hal itu diketahui melalui akun channel YouTube Rocky Gerung Official yang tayang pada Kamis (6/2/2020).

Faisal Basri mengatakan, Prabowo Subianto diajak ke dalam koalasi untuk menghindari konflik atau perdebatan terkait undang-undang Omnibus Law atau Undang-undang Cipta Lapangan Kerja.

• Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Banyak Dapat Penolakan, Ini Kata Wasekjen DPP Partai NasDem

Mulanya, Faisal Basri mengatakan bahwa Omnibus Law hanya akan menguntungkan investor.

"Apapun dilakukan untuk memberikan investasi yang sebesar-besarnya, membuka investasi sebesar-besarnya, apapun dikasih, pajak dikasih, diturunkan, ada super tax tidak tebel, ada tax holiday 20 tahun, nanti pemilik lahan batu bara tidak dibatasi lagi lahannya," ujar Faisal Basri.

Namun, Omnibus Law nantinya akan merugikan dan bisa mengambil banyak hak-hak buruh.

Tak hanya itu, pemerintah daerah tak lagi diberikan kewenangan terkait investasi-investasi tersebut.

"Kemudian, perpanjangan otomatis macem-macem gitu, sementara yang dari buruh akan diambil, diotak-atik, pesangon, betul banyak masalah di buruh ini, tapi rohnya itu."

"Jadi diambil dari buruh, dia ambil dari pemerintah daerah karena pemerintah daerah ini pengacau dianggapnya oleh karena itu kewenangan daerah harus dialihkan ke pusat," jelasnya.

• Pro Kontra Rencana Omnibus Law, Konfederasi KASBI Ungkit Pernyataan Jokowi: Bertolak Belakang

Tak sampai di sana, Omnibus Law nantinya juga bisa merugikan lingkungan sekitar.

Sehingga, investor-investor lah yang diuntungkan dalam undang-undang Omnibus Law.

"Dan soal lingkungan juga mengganggu sehingga dipermudahlah dimensi lingkungan yang selama ini dipandang menganggu."

"Jadi yang diutamakan koorperasi yang diambil dicabut adalah buruh, lingkungan, dan Pemda," ungkap Faisal Basri.

Faisal Basri mengatakan, demi memuluskan Omnibus Law ini parlemen juga harus diamakankan dengan mengajak hampir semua partai bergabung.

"Kemudian, disadari ini harus dilakukan segera macem-macem, diamankanlah parlemen, maka hampir semua partai masuk ke pemerintahan, 74 persen kursi parlemen secara otomatis dikuasai oleh pemerintah begitu," lanjutnya.

Termasuk Prabowo Subianto diajak berkoalisi agar tidak menghambat kebijakan pemerintah.

• Di Mata Najwa, Bivitri Susanti Singgung Omnibus Law di DPR: Rakyat Baru Saja Ditipu dengan UU KPK

"Pak Prabowo juga diajak, pokoknya sehingga diharapkan tidak ada hambatan begitu," kata Faisal Basri.

Meski demikian, Faisal Basri mengatakan bahwa buruh nanti akan melawan hingga muncul gerakan separatisme-separatisme yang baru.

"Tapi mereka lupa ini bukan rezim otoritarian lagi, keterbukaan sudah sedemikian tidak bisa dibendung lagi, menurut saya ini akan melawan semua, buruh akan melawan, daerah akan melawan, akan muncul fenomena separatisme baru," ujar Faisal Basri.

Lihat videonya mulai menit ke-6:15:

Luhut Binsar Pandjaitan Jamin Omnibus Law Tidak Untuk Rugikan Rakyat

Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menjawab kontroversi undang-undang yang kini tengah diproses Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja.

Luhut Binsar Pandjaitan membantah bahwa Omnibus Law nantinya akan merugikan para buruh.

Hal itu disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan saat menjadi narasumber di acara Mata Najwa Trans 7 pada Rabu (29/1/2020).

• Luhut Binsar Pandjaitan Bongkar Curhatan Prabowo Subianto tentang Jokowi, Singgung Masalah Korupsi

Luhut mengatakan, undang-undang Omnibus Law mulai masuk ke DPR, pada Senin (3/2/2020).

Saat undang-undang itu sampai di DPR, publik akan bisa membuka apa saja isi dari Omnibus Law.

"Kan ndak selesai hari ini, Senin akan diberikan ke parlemen, DPR nanti DPR buka juga," kata Luhut.

Selain itu Luhut menegaskan bahwa pemerintah memiliki niatan yang baik demi bangsa dan para penerusnya.

"Dan satu yang perlu dipegang, kita ini kan juga manusia punya harga diri, punya hati, punya pikiran, punya juga keinginnan baik."

"Enggak akan mungkin kita bikinin jelek juga, saya punya tanggung jawab moral kepada anak cucu saya," ungkap Luhut.

Sehingga, ia balik mengkritik para kritikus yang selama ini sering memprotes pemerintah.

"Jangan Anda pikir Anda saja yang paling moralis, kita juga punya moral."

"Saya ndak mungkin buat sesuatu yang bahkan mengorbankan anak cucu saya," ujarnya.

Luhut menegaskan, dirinya dan para menteri sudah memiliki pengalaman hidup yang panjang.

• Di Mata Najwa, Luhut Binsar Bandingkan Kabinet Baru dengan Sebelumnya, Singgung Kecermatan Jokowi

"Anda kan belum pernah dicoba macem-macem, saya sudah jadi saya sudah tahu."

"Ya macem-macem lah dalam perjalanan hidup ini kan macam-macam jadi kematangan itu juga penting," ungkap menteri berpangkat jenderal ini.

Luhut berkomitmen, pemerintah akan melakukan yang terbaik bagi bangsa tanpa adanya kepalsuan dalam kata-kata.

"Jadi Anda harus paham juga, tekad kami apalagi presiden kita pengen buat terbaik buat Republik ini."

"Saya endak akan lacurkan profesionalisme saya untuk sesuatu kata-kata dalam manipulasi, itu tanggung jawab saya," tegas Luhut.

Lihat videonya mulai menit ke-6:05:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)