Terkini Nasional

Didebat Teddy Gusnaidi, Nasir Djamil Sebut Menteri Jokowi Tak Greget: Masyarakat Tidak Aman

Penulis: Mariah Gipty
Editor: Ananda Putri Octaviani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Perdebatan terjadi antara Anggota DPR Fraksi PKS, Nasir Djamil dengan Dewan Pakar PKPI, Teddy Gusnadi.

"Hukum itu kan hadir di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman, nah masyarakat sebagian besar merasa tidak aman, itulah yang kemudian menurut kami itu harus menjadi perhatian dari Presiden Jokowi," jelas Nasir.

Lalu, Teddy menantang Nasir menyebut kasus apa yang tidak ditangani Jokowi.

Saat disinggung Kasus Munir, Teddy lantas menjelaskan bahwa Jokowi sudah menangani kasus itu.

Namun, dokumen kasus Munir hilang saat ditanyakan pada Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

100 Hari Jokowi-Maruf Amin, Fahri Hamzah Nilai Presiden Kesepian: Pak Jokowi Kurang Teman Berpikir

"Hukum dan HAM apa yang tidak dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini. Yang sudah dilakukan, ayok apa yang mau kita bicarakan mengenai Munir."

"Apa yang terjadi dengan kasus Munir, sampai dua tahun dan tiga tahun lalu ITU Pak Jokowi dan tim sudah meminta Pak SBY untuk mana mengeluarkan ada dokumen yang memang tidak ada."

"Yang hilang, sampai detik ini dokumennya tidak pernah ada apa yang mau dilakukan oleh Pak Jokowi," jelas Teddy.

Teddy mengatakan, dokumen itu pernah ada namun justru hilang saat akan diurus Jokowi.

Sehingga, penanganan Kasus Munir tengah menemui kendala.

"Sedangkan, dulu dokumen itu sudah pernah ada jadi contoh apa lagi orang selalu teriak Munir, Pak Jokowi tidak bisa selesaikan Kasus Munir, Pak Jokowi sudah lakukan, tapi ada kendala di situ, terus apa lagi," tegasnya.

Debat dengan Jubir Jokowi Fadjroel Rachman, Ketua YLBHI Kritik Apa Hebatnya Beri Sertifikat Tanah

Lihat videonya mulai menit ke-7:40:

 

Tanggapan Fadjroel Rachman Pemerintah Jokowi Diberi Rapor Merah

 Juru Bicara (Jubir) Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Fadjroel Rachman menanggapi soal rapor merah yang diberikan para aktivis terkait penegakan hukum di Indonesia.

Rapor merah itu diungkapkan oleh Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati pada acara Satu Meja Kompas TV pada Kamis (31/1/2020).

Fadjroel Rachman menegaskan, semua orang yang terlibat kasus hukum akan diadili.

• Ragukan Penegakan Hukum Era Jokowi, Said Didu Singgung Dewi Tanjung hingga Ade Armando: Dia Itu Apa?

Dikatakan, tidak ada satu pun orang yang bisa kebal hukum.

Halaman
123