"Anda tidak melihat kasus besar lain yang dibuka justru hanya karena pemerintah yang hanya bisa membuka," jawab Mahfud MD.

Mahfud mengatakan dirinya telah meminta Menteri BUMN, Erick Thohir untuk membuka kasus Jiwasraya

"Kasus Jiwasraya itu kalau mau ditutup oleh pemerintah, tutup tidak ada yang tahu."

"Tapi Erick diperintahkan buka, saya ketemu Erick buka, saya sudah bertemu dengan bahwa presiden ini harus dibuka, kasus Jiwasraya juga," ujar Mahfud MD tegas.

Sehingga, ia menyayangkan kritik Bivitri yang selalu fokus pada masalah gagalnya KPK menggeledah kantor PDIP.

"Anda endak tahu kalau itu pemerintah? Kenapa Anda hanya terfokus pada soal apa ndak bisa menggeledah dan sebagainya," lanjut Mahfud MD.

• Soal Penculikan WNI di Malaysia, Mahfud MD Sebut Bukan Pertama Kali Terjadi: Capek Kalau Ada Lagi

Kemudian, menteri yang juga Mantan Ketua Mahkamah Konsittusi ini mengingatkan Bivitri soal kinerja KPK itu tidak bisa diintervensi pemerintah.

"Supaya diingat loh, KPK didesain sebagai lembaga yang bisa melakukan tugas tanpa diintervensi, kalau dia tidak bisa menggeledah ya salahnya sendiri dong, mau geledah, geledah, mau buru, buru," ujaer Mahfud MD.

Lalu, ia mengungkap soal curhat Jokowi yang mengeluhkan mengapa KPK tidak kunjung dapat menangkap Harun Masiku.

Selain itu, menurut keterangan Mahfud MD, Jokowi menegaskan dirinya tidak melindungi siapapun.

"Presiden juga mengatakan ini terus terang baru kemarin saya bicara dengan Presiden Pak Mahfud jangan fikir bahwa saya memback up siapapun."

"KPK buru itu kenapa ada orang lima kali dipanggil kok enggak dateng kok dibiarkan, kenapa orang ketemu tidak dicari, masak negara kalah. Itu biar KPK yang bekerja," kata Mahfud MD. (TribunWow.com/Mariah Gipty)