TRIBUNWOW.COM - Koordinator Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) I Wayan Sudarta angkat suara soal partainya terkait kasus suap.

Diketahui politisi PDIP Harun Masiku masih dicari keberadaannya terkait kasus suap yang menimpa eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

PDIP pun panen kritik karena dianggap menyembunyikan Harun Masiku hingga mendapatkan perlakuan khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menanggapi hal tersebut, Wayan Sudarta memberikan sejumlah bantahan saat berada di kanal YouTube Talkshow tv One, Kamis (24/1/2020).

Wayan mengatakan bahwa PDIP mendapat sejumlah ketidakadilan dari KPK.

• Hasto Kristiyanto dan Tiga Staf PDIP Diperiksa KPK atas Kasus Suap Wahyu Setiawan

"PDI Perjuangan saat ini posisinya tidak terlalu mendapat perlakuan yang adil," ujar Wayan.

Hal itu terlihat dari waktu penangkapan KPK pada politisi PDIP yang dinggan sengaja.

Kesengajaan tersebut karena dalam beberapa acara besar PDIP, pasti ada kadernya yang terkena OTT KPK.

"Apa salahnya PDI Perjuangan kalau setiap Kongres dan setiap Rakernas ada anggotanya yang ditangkap? Apa ini kebetulan sampai 4 kali pasti tidak," kata Wayan.

"Saya buktikan yang terakhir, penyadapan menurut penjelasan KPU sejak 2019 sudah disadap, penyerahan uang bulan Desember, kenapa bukan Bulan Desember yang ditangkap?"

"Kok ditunggu sampai Bulan Januari ada acara, ini ada apa? Politisasi," tambahnya.

Selain itu, Wayan juga menyoroti Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang seakan turut dalam kasus suap Wahyu Setiawan.

• Ketua KPK Firli Bahuri Disindir Abraham Samad setelah Hadiri Jamuan Makan di Kantor Gubernur Sulsel

"Bagaimana Pak Hasto diseret-seret dalam kasus ini padahal dia diseret dituduh mengeluarkan uang, mana buktinya Pak Hasto mengeluarkan uang?"

"Mohon maaf siapapun yang jadi Sekjen enggak akan jadi pemain langsung, siapapun jadi jenderal enggak akan mengerjakan pekerjaan kopral."

"Kalau pun orang itu benar-benar melakukannya enggak akan dia akan tampakkan sendiri."

Politisi PDIP ini juga menyoroti pendapat publik saat KPK gagal menggeledah kantor PDIP.

Menurutnya hal tersebut karena kesalahan dari KPK, namun PDIP merasa tak adil karena terus dipojokkan.

"Kenapa ketika penggeledahan gagal itu yang harusnya disorot itu KPK karena tidak bawa surat izin."

"Yang dituduh enggak benar PDIP dikatakan melawan petugas lah, dikatakan berhadapan dengan KPK," tambahnya.

• ICW Kritik Para Pimpinan KPK atas 2 Hal soal Kasus Harun Masiku: Seperti Kolam Airnya Diobok-obok

Ketidakadilan tersebut semakin terasa saat KPK seharusnya mengingat kelahirannya ada di era presiden Megawati.

"Padahal KPK itu siapa yang melahirkan bukannya ketika waktu Ibu Megawati jadi presiden?."

"Tapi kenapa tuduhan-tuduhan ini tega dilakukan? Jadi apakah ini tidak politisasi, siapa yang akan diuntungkan, perlu ditanyakan, siapa yang diuntungkan di Pilkada 2020, siapa yang diuntungkan di pemilu legislatif yang akan datang."

Lihat videonya di menit awal:

ICW Kritik PDIP

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, mengkritik para Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Donal Fariz mengkritik KPK terkait kasus Politisi PDIP, Harun Masiku yang menjadi buron terkait kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR 2019-2024.

Selain Menkumham. Yasonna Laoly. yang dianggap telah berbohong, Pimpinan KPK juga dianggap demikian terkait keberadaan Harun Masiku.

"Di sisi yang lain, benturan kepentingan tidak berhenti di level anggota PDIP saja dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM."

"Di sisi KPK pun juga demikian, nanti Pak Abdullah bisa bercerita lebih panjang karena Beliau punya riwayat yang panjang di KPK," ungkap Donal Fariz dikutip TribunWow.com dari channel YouTube Talk Show tvOne pada Jumat (24/1/2020).

Menurutnya, pernyataan para Pimpinan KPK tidak jelas.

Apalagi, Pimpinan KPK Firli Bahuri sempat mengatakan bahwa Harun Masiku berada di luar negeri.

Sedangkan, Tempo melaporkan bahwa rekaman CCTV Bandara Soekarno Hatta menujukkan Harun Masiku kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

"Apa yang saya lihat pernyataan Pimpinan KPK-pun simpang siur. Ada pimpinan KPK yang sampai menyatakan bahwa dia masih berada di luar negeri."

"Bahkan kita tadi mendengar cuplikan sebentar Ketua KPK Firly meyakini bahwa beliau masih berada di luar negeri padahal sudah berada di Indonesia," jelas Donal Fariz.

• ICW Tuntut Jokowi Pecat Yasonna Laoly, Diduga Halangi Proses Hukum Harun Masiku: Dia Telah Berbohong

Selain masalah keberadaan Harun Masiku, KPK juga dianggap tidak jelas terkait surat penggeledahan Kantor DPP PDIP.

Pimpinan KPK menyebut telah memohon izin penggeledahan pada Dewan Pengawas.

Namun, Dewan Pengawas justru secara tidak langsung mengatakan bahwa KPK belum meminta surat izin penggeledahan.

Yang kedua kesimpangsiuran yang tidak kalah pentingnya adalah pernyataan satu dari beberapa pimpinan KPK yang menyebutkan mereka sudah memberikan permohonan izin penggeledahan Kantor DPP PDIP kepada Dewan Pengawas

"Tapi faktanya kalau kita dengar pernyataan dari anggota Dewan Pengawas implisit mengatakan bahwa surat itu belum pernah datang ke meja mereka."

"Ini yang pertanyaan tumpang tindih," kata Donal Fariz.

Sehingga, Donal Fariz mengibaratkan kasus Harun Masiku seperti ikan di dalam kolam yang kemudian airnya diobok-obok.

• ICW Laporkan Yasonna Laoly soal Dugaan Halangi Proses Hukum Harun Masiku: Terancam 12 Tahun Penjara

Permasalahan yang sederhana namun sengaja diputar-putar agar inti permasalahan dan solusi sulit ditemukan.

"Kalau saya mengatakan, kasus ini kasus sederhana kalau kita analogikan sebuah kolam, kolamnya kelihatan, airnya bersih sesederhana itu."

"Tetapi karena kepentingan tertentu kolamnya diobok-obok sehingga ikannya susah menjadi ditemukan," jelasnya. (TribunWow.com/ Tiffany Marantika/ Mariah Gipty)