Kasus Jiwasraya

Soal Kasus Jiwasraya dan Asabri, Ombudsman dan DPR Pertanyakan Kinerja OJK: Makin Melemahkan

Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Tiffany Marantika Dewi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih, mempertanyakan fungsi pengawasan OJK, dalam tayangan KompasTV, Kamis (23/1/2020).

Lihat videonya dari menit 2:30

Pembentukan Panja

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyampaikan alasan pembentukan panitia kerja (panja) untuk kasus Jiwasraya.

Sebelumnya telah diumumkan DPR akan membentuk panja untuk menangani penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya.

Menurut Arsul, DPR lebih memilih panja daripada panitia khusus (pansus) agar elemen politik tidak dominan.

• Dukung Pembentukan Panja Jiwasraya, Arya Sinulingga: Mulai Kita Bikin Gambarannya supaya Tak Meleset

Dikutip TribunWow.com, ia juga menyebutkan tujuan utama pembentukan panja adalah fokus pada pengembalian uang nasabah PT Asuransi Jiwasaraya.

"Jadi seperti ini, kok misalnya 6 fraksi lebih pilih panja? Karena kami fokusnya ingin agar kasus ini tidak elemen politisnya dominan, padahal tujuan kita adalah pengembalian," kata Arsul Sani, dikutip dari Kompas.com, Senin (20/1/2020).

Menurut Arsul, dengan adanya panja, pembahasan akan lebih fokus di komisi masing-masing.

Ia juga berharap agar pembahasan tidak bertele-tele dan berujung seperti kasus First Travel.

"Jangan sampai kita ribut, tapi ujungnya kayak kasus First Travel. Itulah kenapa kita enggak mau buru-buru pansus," kata Arsul.

"Kalau dengan panja, nanti akan sesuai dengan kewenangan komisi masing-masing," tambahnya.

Menurut Arsul, kasus Jiwasraya sebetulnya sudah terjadi sejak tahun 2011 atau saat periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Namun ia menegaskan tidak ada satu pun pihak yang menyalahkan pemerintahan SBY.

"Kita lihat faktual saja untuk cari formulasi penyelesaian yang at least kalaupun enggak total, tapi bisa recovery kerugiannya nasabah," jelasnya.

"Pokoknya jangan sampai kayak First Travel asetnya malah dirampas negara dengan putusan pengadilan," tegas Arsul.

(TribunWow.com/Brigitta Winasis)