Bahas Keraton Agung Sejagat, Forum Silaturahmi Keraton Nusantara Paparkan Peran Kerajaan saat Ini

TRIBUNWOW.COM - Ketua Forum Silaturahmi Keraton Nusantara PRA Arief Natadiningrat mengatakan keraton saat ini tidak lagi memiliki kekuasaan politik seperti apa yang dikatakan oleh raja dari Keraton Agung Sejagat (KAS), Totok Santosa Hadiningrat.

Arief menjelaskan fungsi keraton saat ini hanya sebagai simbol dari kelestarian adat dan budaya.

Dikutip TribunWow.com, mulanya Arief menjelaskan masa berkuasa keraton berakhir saat Indonesia menyatakan kemerdekaannya sebagai sebuah negara republik.

"Pada waktu Indonesia merdeka, keraton-keraton itu sudah tidak memegang politik lagi, sudah tidak memegang kekuasaan lagi," terang Arief di acara 'APA KABAR INDONESIA PAGI' Talk Show tvOne, Jumat (17/1/2020).

• Dapat Pengakuan Janggal dari Raja Keraton Agung Sejagat, Polda Jateng Berencana Periksa Wartawan

"Jadi begitu Indonesia lahir, itu keraton-keraton ini hanya sebagai lembaga adat dan budaya saja," tambahnya.

Arief kemudian menerangkan fungsi KAS saat ini yang seluruhnya mengurus soal kelestarian budaya dan adat peninggalan masa lalu.

"Memelihara peninggalan-peninggalan bersejarah, peninggalan-peninggalan cagar budaya, peninggalan-peninggalan leluhur yang berupa adat, tradisi, seni, budaya, dan lain sebagainya yang ada di keraton itu," paparnya.

Ia mengatakan tugas keraton saat ini hanyalah menjaga agar tradisi leluhur tidak hilang oleh waktu.

"Ini masih terpelihara sampai dengan sekarang, baik itu bangunan-bangunannya, pusaka-pusakanya, kemudian juga ritual-ritualnya, dan lain sebagainya," lanjut Arief.

Sebelumnya diberitakan, sempat viral munculnya Keraton Agung Sejagat yang dipimpin oleh Raja Totok Santosa Hadiningrat dan Ratu Fanni Aminadia.

Kerajaan fiksi tersebut berlokasi di Desa Pogung Jurutengah, Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Kini kedua penguasa KAS, Totok dan Fanni telah ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah pada Selasa (14/1/2020).

Kemudian keduanya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib atas kasus Keraton Agung Sejagat.

Mereka dikenakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tentang 1946 tentang menyiarkan kabar bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Keduanya terancam hukuman penjara selama 10 tahun.