TRIBUNWOW.COM - Anggota DPD RI Fahira Idris mengatakan kritik soal pengadaan pengeras suara untuk sistem peringatan dini banjir muncul karena adanya penyesatan informasi.

Fahira Idris mengatakan, toa tersebut memang diperlukan untuk penanggulangan banjir.

Dikutip TribunWow.com dari kanal YouTube Kompastv, Kamis (16/1/2020), mulanya Fahira menjelaskan ketika pemerintah memutuskan untuk memperkuat sistem peringatan dini, bukan berarti Pemprov lepas tangan soal upaya pencegahan.

• Soal Toa Rp 4 M untuk Banjir, PSI Sindir Prioritas Anies Baswedan: Pencegahan Dulu Diselesaikan

"Jadi kalau menurut saya sebetulnya apa yang sudah direncanakan, dikerjakan oleh Pemprov ini simultan, artinya pencegahan juga dilakukan," paparnya.

Fahira menduga ada pihak-pihak yang sengaja menyesatkan informasi terkait program pengadaan toa untuk mendiskreditkan Pemprov DKI Jakarta.

"Soal toa ini, menurut saya sudah terjadi disinformasi yang sengaja disebarkan pihak-pihak tertentu untuk sekali lagi men-downgrade kerja-kerja Pemprov dalam penanggulangan banjir," katanya.

Ia kemudian meluruskan beberapa poin soal kesalahpahaman tentang pengadaan toa untuk peringatan dini banjir.

Pertama Fahira menjelaskan toa seharga Rp 4 miliar tersebut bukan berarti pengeras suara, namun stasiun peringatan dini.

"Terkait toa peringatan dini, ada beberapa poin penting yang harus saya sampaikan," katanya.

"Pertama bahwa Pemprov ini akan beli toa seharga Rp 4 miliar, ini jadi bahan serangan."

"Tapi itu sekali lagi bukan untuk beli toa, tapi untuk membangun enam stasiun peringatan dini," tambah Fahira.

Fahira menjelaskan toa adalah satu di antara beberapa perangkat yang terdapat dalam sistem peringatan dini banjir.

Ia kemudian menyebut kehebohan toa Rp 4 miliar memang sengaja disebarkan.

"Jadi kalau disebut Rp 4 miliar untuk beli enam toa, itu penyesatan informasi. Dan saya rasa memang sengaja dibuat disinformasi," ujarnya.

"Padahal mudah saja mengecek kebenerannya, tinggal dicek di APBD DKI Jakarta yang bisa diakses publik secara leluasa."

"Angka Rp 4 miliar untuk membangun enam stasiun peringatan dini, dan enam set disaster warning system saya rasa sudah sesuai."