"Saya setuju sebaiknya panja dulu saja untuk mendalami masalah, toh penegakan hukum sudah jalan," kata Yustinus Prastowo dalam tayangan iNews, Rabu (15/1/2020).

"Nah, kalau untuk mengobservasi atau memonitor penegakan hukum ada Komisi III juga di DPR," lanjutnya.

Yustinus menyarankan agar proses hukum dijalankan terlebih dahulu, apalagi Kementerian BUMN juga mendukung prosesnya.

"Saya kira, perdalam dulu ke modus secara profesional seperti apa. Nanti kalau kira-kira memang ada yang macet tidak tuntas, saya setuju pansus itu dipakai untuk mendorong penegakan hukumnya," kata Yustinus.

Ia menyebutkan peran DPR dalam penyelesaian kasus ini adalah dari mebahas dari sisi politik.

"Namanya pansus 'kan berarti mendalami siso politik, ya. Bagaimana pengambilan kebijakan secara umum baik di level kementerian maupun juga di pemerintah," jelas Yustinus.

• Kliennya Jadi Tersangka Kasus Jiwasraya, Kuasa Hukum Benny Tjokro: Aneh, Apa Alat Buktinya?

"Yang kedua, bagaimana fungsi-fungsi pengawasan yang menjadi mitra DPR, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Kementerian Keuangan, dan lain-lain itu juga harus didalami," lanjutnya.

Ketika ditanya mengenai tanggapannya terhadap profil kelima tersangka kasus Jiwasraya, Yustinus menyebutkan tidak terkejut sama sekali.

"Malah saya heran. Sejauh saya mengamati sampai dengan saat ini, belum pernah penindakan hukum di bidang pasar modal," kata Yustinus.

"Ini baru pertama kali dilakukan, meskipun belum ada yang dihukum. 'Kan selama ini hanya denda, tidak menjerakan ternyata," tambahnya.

Ia mengonfirmasi ada praktik insider trading, yakni malpraktik perdagangan efek perusahaan.

"Tapi saya tidak yakin kalau ini murni kejahatan pasar modal, karena terlalu beresiko kalau orang melakukan kejahatan sendirian," katanya.

• Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Jiwasraya, Berikut Profilnya, Ada Mantan Anak Buah Moeldoko di KSP

(TribunWow.com/Brigitta Winasis)