Sehingga, Riezky hingga kini masih menyandang status anggota DPR.

"Pertanyaan selanjutnya, apakah Rizkie bisa dihentkan meski telah terpilih di DPR? Sehingga bisa masuk yang baru dengan cara yang menyogok? Mungkin bisa saja," ucap Hadar.

• Mengaku Sedang Diare, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Tak Tahu Stafnya Terjaring OTT Wahyu Setiawan

Oligarki partai

Baik yang dilakukan Gerindra maupun PDI Perjuangan, menurut Hadar, sama-sama merusak sistem pemilu yang telah disusun bersama antara pemerintah, lembaga pemilu, serta DPR.

Partai dengan kewenangannya berupaya melakukan tindakan sewenang-wenang demi salah satu kandidat.

Padahal, bila merujuk peraturan yang ada, ketika ada caleg terpilih berhalangan tetap maka dapat digantikan oleh caleg dengan perolehan suara terbanyak kedua.

"Partai menjadi sangat otoriter, oligarki, mengatur pemberhentian sendiri. Padahal pemberhentian itu harus memiliki alasan yang kuat, seperti misalnya melakukan pelanggaran hukum dan lain-lain," terang Hadar.

"Sekarang yang didesak KPU. Dalam hal ini, KPU harus dilindungi. Tidak bisa hanya mengikuti kemauan parpol, walaupun sudah ada putusan pengadilan atau MA. KPU juga harus melindungi caleg yang terpilih," imbuh dia.

Hadar pun menampik bila dirinya berupaya melindungi kelembagaan KPU.

Menurut dia, oknum internal KPU tentu tidak akan melakukan perbuatan melawan hukum bila tidak ada desakan dari partai politik.

"Seharusnya dia (Wahyu) menolak, jangan mau mencari uang dengan dalih bisa memberikan janji.

Tentu, itu tidak akan terjadi kalau tidak ada parpol, oknum parpol, maupun caleg yang mau merusak sistem. Itu yang harus dibenahi," tandasnya.

(Kompas.com/Dani Prabowo)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Eks Komisioner KPU: Pola PAW Harun Masiku Mirip Mulan Jameela"