"Tapi harus diingat bahwa permasalahan ini 2016 muncul. Nah sekarang muncul tapi sampe akhir zaman akan muncul," kata dia.

Ia juga mengatakan, ketegasan jangan hanya secara pernyataan, harus ada praktek ketegasan.

Seperti turut menjaga nelayan-nelayan yang mencari ikan di Natuna.

"Permasalahannya adalah bagi kita ketegasan itu juga jangan hanya kita menyampaikan pernyataan, klaim di peta saja, tapi harus hadir secara fisik."

"Artinya apa nelayan-nelayan kita juga harus memanfaatkan Zona Ekonomi Ekslusif di Natuna Utara," jelas Hikmahanto.

Selain itu, Indonesia harus berani menindak tegas kapal-kapal asing yang masuk ke Indonesia.

"Patroli harus ditingkatkan sehingga Bakamla, KKP, dan Angkatan Laut itu akan melakukan proses hukum terhadap kapal-kapal nelayan China."

"Kedua juga melindungi nelayan kita," ungkapnya.

• Kapal China Enggan Tinggalkan Natuna, Salim Said Singgung Tindakan Tegas: Senjata yang akan Bicara

Meski demikian, jangan sampai Indonesia mengirimkan peluru pada kapal-kapal asing itu karena itu melanggar aturan.

"Tapi kalau mereka bertemu Coast Guard, bertemu dengan pengawal dari China ini enggak boleh ini memuntahkan peluru Karena ini di laut lepas," tutur dia.

Lihat videonya mulai menit ke-5:26:

Kunjungan Jokowi ke Natuna

Diketahui Jokowi berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta pada 07.35 WIB.

Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang ditumpangi Jokowi bersama rombongan kemudian tiba di Pangkalan TNI AU Raden Sadjad, Kabupaten Natuna.

Rombongan yang mendampingi Jokowi terdiri dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, dan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.