TRIBUNWOW.COM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta untuk gamblang soal investigasi Jiwasraya.

Hal tersebut diminta oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendukung langkah BPK.

BPK diminta untuk membeberkan hasil investigasi terkait kasus gagal bayar polis asuransi PT Jiwasraya (Persero) produk JS Saving Plan ke publik.

Staf khusus menteri BUMN Arya Sinulingga berharap BPK RI membuka hasil investigasinya terhadap kasus Jiwasraya secara gamblang ke publik.

“Kami berharap hasilnya terbuka, terang benderang tak ada yang ditutupi,” ujar Arya di kantornya, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Arya percaya BPK RI akan bekerja secara profesional.

• Soal Kasus Jiwasraya, Erick Thohir: Pemerintah Jokowi Bertanggung Jawab, Tidak Melarikan Diri

Setelah BPK RI mengeluarkan hasil investigasinya, barulah pihaknya mengambil sikap terkait kasus tersebut.

“Kami percayakan BPK untuk yang terbaik nanti untuk kejaksaan kita ambil sikap,” kata Arya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyebut kasus gagal bayar polis asuransi PT Jiwasraya (Persero) produk JS Saving Plan bakal dijelaskan besok, Rabu (8/1/2020).

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menuturkan, saat ini kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya masih ditangani oleh Kejaksaan Agung dan pemangku kepentingan lain karena kompleksnya masalah.

“Dan besok saya akan jelaskan jadi jangan tanya soal Jiwasraya sama saya hari ini. Besok akan kita jelaskan," kata Agung di BPK RI, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

• Said Didu Ungkap Alasan Duga Ada Perampokan di Jiwasraya: Pimpinannya Waras, Tak Ada Tsunami Ekonomi

Sebelumnya, Jiwasraya mengalami kasus gagal bayar polis produk asuransi JS Saving Plan.

Padahal keuangan perusahaan pelat merah itu tergolong bagus bila dilihat dari laporan keuangannya dalam beberapa tahun belakangan.

Menteri BUMN 2014-2019 Rini Soemarno akhirnya menugaskan BPKP untuk mengaudit ulang laporan keuangannya.

Hasilnya ditemukan fraud pada sisi investasi.