TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana mengungkap motif kapal China memasuki wilayah perairan Natuna.

Dilansir TribunWow.com, Hikmahanto pun menyinggung menteri di Kabinet Indonesia Maju yang dilantik Oktober 2019 lalu.

Melalui tayangan YouTube tvOneNews, Minggu (5/1/2020), Hikmahanto lantas menyoroti sikap Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Ia menyebut, Prabowo Subianto seharusnya lebih tegas dalam menyikapi keberanian kapal China yang memasuki wilayah Natuna.

• Pakar Hukum Internasional Beri Saran Prabowo Subianto: Datangi Natuna Secara Langsung, Adakan Rapat

• Bahas tentang Konflik RI dan China di Natuna, Jokowi: Tak Ada Tawar Menawar soal Kedaulatan

Mulanya, Hikmahanto menyebut situasi yang kini terjadi di Natuna bukanlah peperangan antara China dan Indonesia.

"Kan kita tidak dalam kondisi mau berperang," ucap Hikmahanto.

"Kita dalam rangka mau menegakkan hukum, mereka juga mau melakukan penegakkan hukum."

Lantas, ia menyinggung klaim China atas perairan Natuna.

Hikmahanto menganggap, pemerintah Indonesia perlu segera memberikan jawaban tegas pada China terkait hal itu.

"Cuma yang kita sekarang ingin sampaikan pada pemerintah China adalah kami tidak mengakui perairan sejenis ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) yang kamu klaim," ujar Hikmahanto.

"Karena itu alasannya historis, tidak dikenal dalam Konvensi Hukum Laut 1982, bahkan sudah ada putusan dari PCA (Pengadilan Tetap Arbitrase) yang mengatakan itu gugur."

Lebih lanjut, Hikmahanto justru menyinggung nama Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Hikmahanto mengimbau Prabowo Subianto untuk segera melakukan langkah tegas terkait klaim China atas perairan Natuna.

Bahkan, ia meminta Prabowo Subianto untuk mencontoh tindakan Presiden Joko Widodo pada 2016 lalu.

"Kalau kita mau ada kegiatan konkret yang mau saya lihat adalah Menteri Pertahanan seperti pada waktu presiden 2016 datang ke Natuna Utara lakukan rapat di sana," kata dia.

"Tunjukkan bahwa kami Indonesia menguasai secara efektif zona ekonomi ekslusif, bukan kedaulatan."

Hikhamahanto menambahkan, China kini seolah sedang menguji para menteri baru di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

• Kapal China Masuki Perairan Natuna, Pakar Hukum Soroti Pernyataan Prabowo Subianto: Harusnya Tegas

Terkait hal itu, Hikmahanto lantas menyampaikan empat hal yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan Natuna dari klaim China.

"Jadi empat hal, pertama sekarang ini China sedang mengetes muka-muka baru di kabinet," kata Hikmahanto.

"Apakah mereka sekuat Pak Jokowi ketika 2016."

Melanjutkan penjelasannya, Hikmahanto justru kembali mengkritik pernyataan Prabowo Subianto.

"Harapan mereka tidak kuat, maka saya agak kritisi ketika Pak Menhan mengatakan kita sabar, cool down dan lain sebagainya," ujarnya.

"Jangan, harusnya Pak Menhan bilang bahwa kami akan hadir di Natuna Utara, kami akan rapat di sana, itu pertama yang harus dilakukan."

Selain itu, Hikmahanto juga mengimbau nelayan di wilayah lainnya untuk mencari ikan di Natuna.

"Kedua, dikuasai secara efektif dengan nelayan-nelayan kita diminta dari Pantura menancing ke Natuna," ujar dia.

Lebih lanjut, Hikmahanto menyebut banyak nelayan Indonesia yang justru terusir dengan keberadaan kapal coast guard China di perairan Natuna.

"Yang ketiga, dikawal, dilindungi kalau misalnya ada coast guard China yang akan mengusir mereka," ujarnya.

"Kemudian yang terakhir, jangan pernah berunding, jangan pernah bertemu, karena itu berarti kita mau mengakui nine dash line."

Simak video berikut ini menit 4.35:

Prabowo Subianto Tak Tegas?

Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana menyebut kebijakan di era Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, justru melunak.

Diketahui, Edhy Prabowo sempat mengatakan tak akan menenggelamkan kapal yang melewati tanpa izin dan mencuri ikan di perairan Indonesia.

Dilansir TribunWow.com, terkait hal itu, Hikmahanto Juwana lantas menyebut kebijakan itu justru menyenangkan pemerintah China.

Melalui tayangan YouTube metrotvnews, Minggu (5/1/2020), Hikmahanto Juwana mulanya menyoroti tentang ratusan aparat TNI yang dikerahkan untuk mengamankan perairan Natuna.

Hal itu dilakukan setelah sejumlah kapal China diketahui berada di perairan Natuna tanpa izin.

• Kapal China Masuki Perairan Natuna, Pakar Hukum Soroti Pernyataan Prabowo Subianto: Harusnya Tegas

Lantas, Hikmahanto pun menyinggung kebijakan Edhy Prabowo yang enggan menenggelamkan kapal asing pencuri ikan.

"Betul sekali, jangan sampai nanti pemerintah China atau masyarakat China tertawa," kata Hikmahanto.

"Seolah-olah Indonesia ini tidak bisa membedakan antara kedaulatan dengan hak berdaulat."

Hikmahanto menambahkan, kebijakan Edhy Prabowo itu menguntungkan pemerintah China.

Namun, malah merugikan pemerintah Indonesia.

Ia menilai, kebijakan Edhy Prabowo itu tak tegas.

"Itu yang harusnya sinyal baik untuk China, tapi sinyal enggak baik di Indonesia, seolah-olah sudah lunak," ujar dia.

• Mantan KSAL Bernard Kent Ungkap Harus Tegas soal Masuknya Kapal China ke Natuna: Kita Boleh Tembak

Permyataan Hikmahanto itu pun langsung ditanggapi oleh sang presenter.

"Sinyal baik untuk pencuri ikan tapi sinyal tidak baik bagi Indonesia gitu ya?," tanya presenter.

"Iya betul," jawab Hikmahanto.

Hikmahanto lantas mengungkap fakta baru soal kondisi perairan Natuna.

Ia menyebut nelayan di Natuna Utara selama ini kerap dihalau oleh kapal China saat berlayar. 

"Jadi yang harus dilakukan kalau menurut saya kapal-kapal KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) kita harus melindungi nelayan kita di Natuna Utara," ucap Hikmahanto.

"Karena mereka suka di halau-halau juga oleh coast guard China."

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)