Terkini Nasional
Bahas Kapal China Terobos ZEE Natuna, Pengamat Militer Paparkan PR Besar Prabowo dan Jokowi
Pengamat Militer Connie memaparkan apa saja langkah yang harus dilakukan pemerintah Indonesia jika ingin mempertahankan kedaulatan Indonesia
Penulis: anung aulia malik
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Masuknya sejumlah kapal nelayan dan penjaga pantai milik china ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Natuna memicu reaksi keras dari pemerintah Indonesia.
Aksi tersebut dianggap melanggar aturan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS.
Dikutip TribunWow.com, Pengamat Pertahanan dan Militer Connie Rahakundini Bakrie mengatakan ada beberapa hal yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya atas perairan Natuna.
• Sikap Tegas Laksdya TNI Yudo Margono Usir Kapal-kapal China Penerobos ZEE Natuna: Jangan Ngotot
Connie mulanya memperingatkan kepada pemerintah bahwa jangan sampai ada perbedaan sikap dalam menangani masalah di perairan Natuna.
"Satu hal, ini enggak boleh terjadi, pejabat negara berlainan sikap," katanya di acara 'KOMPAS PETANG' Kompastv, Sabtu (4/1/2020).
Ia kemudian mencontohkan sikap keras yang diambil oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL).
"Tadi contoh bisa kita lihat bagaimana Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I akan patroli di situ penuh barangkali sebulan atau lebih," jelas Connie.
Connie kemudian menyampaikan PR terbesar yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Indonesia.
Menurutnya masalah di perairan Natuna sebenarnya sudah selesai, karena memiliki dasar hukum yang jelas berupa UNCLOS 1982.
Ia juga menegaskan apa yang telah dikatakan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi soal China harus menuruti aturan UNCLOS merupakan hal yang benar.
"Sebenarnya menurut saya PR terbesar adalah begini, Indonesia itu sudah jelas kalau masalah Natuna saya bilang sudah clear (jelas), hukum semua sudah," kata Connie.
"Apa yang disampaikan oleh Ibu Menlu harus kita dukung, konvensi hukum lautnya jelas," tambahnya.
Connie berpendapat sikap Indonesia yang menyatakan diri sebagai negara poros maritim dunia belum cukp tegas.
"Tapi yang sekarang tidak jelas mungkin sikap kita tentang bagaimana mengelola maritim kita utamanya setelah presiden menyatakan presiden bervisi poros maritim dunia," tuturnya.
Demi mencapai tujuan negara poros maritim dunia, Connie memaparkan ada beberapa hal yang harus dijalankan.
