TRIBUNWOW.COM - Banjir yang menerjang Jakarta dan wilayah Jabodetabek lainnya mengundang pertanyaan terkait langkah pengendalian banjir yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama ini.

Lantas, seperti apa program pengendalian banjir yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta?

Dalam kurun lima tahun ini, terdapat perbedaan cara dalam pengendalian banjir oleh Pemprov DKI Jakarta.

• Nadiem Makarim Pastikan Guru yang Terdampak Banjir Dapat Tunjangan Khusus Tiga Bulan

Perbedaan itu terjadi saat Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Anies dan Ahok memiliki cara pandang berbeda dalam pengendalian banjir.

Berikut beda program pengendalian banjir ala Anies dan Ahok sebagaimana dihimpun Tribunnews.com, Jumat (3/1/2019).

1. Pengendalian Banjir di Masa Ahok

Ahok resmi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 19 November 2014.

Ia menggantikan Joko Widodo (Jokowi) yang terpilih sebagai Presiden.

Dalam mengendalikan banjir, Ahok melakukan sejumlah langkah yakni:

Normalisasi Sungai, Warga Dipindahkan

Program utama yang dilakukan oleh Ahok semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta adalah melakukan normalisasi sungai Ciliwung.

Normalisasi ini adalah langkah melebarkan sungai dengan cara memindahkan atau menggusur warga yang tinggal di bantaran sungai.

Setelah dipindahkan, pinggiran sungai itu kemudian dilakukan betonisasi.

Warga di bantaran sungai yang dipindah atau digusur kemudian dipindahkan ke rumah-rumah susun yang disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta.