TRIBUNWOW.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memantau sejumlah titik banjir di kawasan Jakarta dan sekitarnya atau Jabodetabek bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Usai melakukan pemantauan, Basuki menyampaikan pada Anies bahwa 17 km dari 33 km Kali Ciliwung belum dinormalisasi.

Artinya, sungai yang terjamin bebas dari luapan banjir baru sepanjang 16 km.

"Mohon maaf, Bapak Gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah ditangani, dinormalisasi 16 km," kata Basuki di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (1/1/2020).

"Di 16 km itu kita lihat Insya Allah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang (air)," tuturnya.

• Banjir Melanda Kawasan Kelapa Gading, Begini Nasib Mobil-mobil Mewah Hotman Paris

Untuk mengatasi hal tersebut, kata Basuki, pihaknya telah menyiapkan sejumlah pompa yang siap untuk dioperasikan.

Namun demikian, untuk pelaksanaannya, Kementerian PUPR tetap harus berkoordinasi dengan Anies Baswedan.

Basuki Hadimuljono pun tak menampik bahwa upaya normalisasi akan menemui sejumlah kendala.

Apalagi, lebar Kali Ciliwung saat ini kian menyempit. "Kalau lihat sekarang itu rumah bukan bantaran, tapi di palung sungai.

Ini bukan hal yang mudah," ujar Basuki.

Namun demikian, Basuki yakin hal ini dapat diatasi pihaknya bersama Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat setempat.

"Kami menunggu sekarang kesepakatan dengan masyarakat. Alhamdulillah menurut beliau (Anies) masyarakat sudah diskusi dan Insyaallah masyarakat bisa menerima itu, mudah-mudahan bisa kita tangani," kata Basuki.

• Pengamat Soroti Pernyataan Menteri PUPR dan Anies Baswedan yang Berbeda Pendapat soal Banjir

Hujan deras yang mengguyur sejumlah kawasan di Jakarta dan sekitarnya menyebabkan banjir di beberapa kawasan sejak Rabu (1/1/2020).

Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat tujuh kelurahan dari empat kecamatan di Jakarta dilaporkan terendam banjir.

Ketujuh kelurahan itu tersebar di Jakarta Pusat, Selatan, Utara dan mayoritas Jakarta Timur.

Ketujuhnya adalah Kelurahan Makasar, Kelurahan Pinang Ranti, Halim Perdana Kusuma, Kampung Melayu, Rorotan, Rawa Buaya, dan Manggarai Selatan.

Beda Pendapat

Pengamat Tata Kota, Yayat Supriyatna buka suara soal bencana alam banjir yang melanda hampir seluruh wilayah Jakarta sejak Rabu (1/1/2020).

Dilansir TribunWow.com, Yayat Supriyatna menyinggung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penanggulangan bencana banjir.

Yayat Supriyatna pun menyinggung adanya perbedaan pendapat antara Anies Baswedan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

• Pengakuan Korban Banjir di Banten, Sebut Baru Pertama Kali Terjadi setelah 35 Tahun

Melalui tayangan live YouTube metrotv, Rabu (1/1/2020), Yayat Supriyatna menyatakan, penanggulangan banjir Jakarta selalu saja berbenturan dengan pembebasan lahan di sekitar bantaran sungai.

"Masalah mendasar normalisasi memang menjadi masalah besar ketika ada masalah hulu dengan hilir," ucap Yayat.

Menurutnya, ada perbedaan pendapat antara Anies Baswedan denga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Disebutnya, Anies Baswedan cenderung pesimis terhadap normalisasi di Sungai Ciliwung.

"Memang Pak Gubernur misalnya menyatakan normalisasi di Jakarta tidak akan maksimal kalau masalah di hulunya belum diselesaikan," ucap Yayat.

"Sementara Pak Menteri mengatakan penanganan normalisasi di Jakarta sudah memberikan manfaat, misalnya upaya normalisasi yang 16 kilometer itu sudah membebaskan kawasan sepanjang daerah aliran sungainya."

• Merk Sepatu Bot yang Digunakan Yuni Shara Berpose di Tengah Genangan Banjir

Yayat menyatakan, Anies Baswedan justru cenderung ingin melakukan naturalisasi untuk menanggulangi masalah banjir di Jakarta.

"Sementara dukungan dari Pak Gubernur menginginkan normalisasi itu jika ada persyaratan di wilayah hulu bisa dituntaskan," ucap Yayat.

"Nah gubernur kan selama ini mendorong adanya naturalisasi."

Terkait perbedaan pendapat antara Menteri PUPR Basuki dengan Anies Baswedan, Yayat menyebut ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan.

Ia mengungkapkan, pembebasan tanah adalah hal yang menjadi dalam penerapan normalisasi ataupun naturalisasi untuk mencegah banjir.

"Tetapi dalam konteks realitas yang kita hadapi sekarang, persoalan normalisasi maupun naturalisasi itu terbentur dengan masalah pembebasan tanah," kata Yayat.

"Coba lihat sekarang dalam gagasan ide naturalisasi yang digagas oleh gubernur kita ingin lihat sejauh mana sudah diimplementasikan."

"Daerah mana yang sudah dibebaskan tanahnya untuk dinaturalisasi?," sambungnya.

Lantas, ia menyebut padatnya pemukiman di bantaran Sungai Ciliwung-Cisadane menjadi faktor yang menyebabkan masalah banjir di Jakarta tak kunjung terselesaikan.

"Saya mendengar informasi bahwa ada persoalan pembebasan tanah," ujar Yayat.

"Normalisasi atau naturalisasi itu akan berhadapan dengan realita kondisi pemukiman yang semakin padat di bantaran sungai."

Simak video berikut ini menit 1.55.32:

(Kompas.com/Fitria Chusna Farisa) dan (TribunWow.com/Jayanti)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kepada Anies, Menteri Basuki Sampaikan 17 dari 33 Km Kali Ciliwung Belum Dinormalisasi"