TRIBUNWOW.COM - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Artidjo Alkostar menyampaikan pesannya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dilansir TribunWow.com, Artidjo mengawali pesannya dengan sindiran terhadap para pihak yang selalu mengkritik langkah pemerintah.

Artidjo mengatakan untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, tidak bisa hanya dilakukan dengan mengkritisi kebijakan.

• Artidjo Alkostar Jawab Keraguan Publik soal Dewas KPK Jadi Alat Jokowi, Ungkit Perkara Soeharto

"Kita bangun, membangun negara ini tidak bisa hanya dengan kritikan," ujar Artidjo dalam acara OPSI METRO TV, Senin (23/12/2019).

Ia kemudian menyindir pihak-pihak yang kerap mengkritik pemerintah tak akan bisa memberikan bantuan dalam membangun Indonesia.

Artidjo menyayangkan banyak masyarakat yang pesimis terhadap terbentuknya Dewas KPK, yang dirancang untuk mengawasi kinerja KPK agar tetap pada jalur yang semestinya.

"Membangun negara ini, tidak bisa dibangun dengan menjadi pengkritik yang kronis," terang Artidjo.

Mantan Hakim Mahkamah Agung tersebut ingin semua pihak memiliki optimisme mendukung kebijakan pemerintah dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi.

"Kita harus membangun negeri ini berdasarkan optimisme, optimisme bersama tentu. Penegak hukum, masyarakat, tentu itu harus bersama-sama," kata Artidjo.

"Masyarakat itu kan tergantung perguruan tinggi, media, pendidikan, dan masyarkat-masyarakat," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik 5 Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) pada Jumat (20/12/2019),

Dikutip dari tayangan langsung kanal Youtube Kompastv, Jumat (20/12/2019), berikut adalah 5 nama Dewas KPK pilihan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi):

Tumpak Hatarongan Panggabean ditunjuk sebagai Ketua Dewas KPK merangkap Anggota Dewas KPK.

1. Artidjo Alkostar - Mantan Hakim Mahkamah Agung (Anggota Dewas KPK)

2. Albertina Ho - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang (Anggota Dewas KPK)

3. Syamsuddin Haris - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Anggota Dewas KPK)