TRIBUNWOW.COM - Sebuah misi dari Uni Eropa mengunjungi Malta untuk menyelidiki aturan hukum negeri itu, seiring dengan jatuhnya pemerintahan karena pembunuhan terhadap seorang wartawan investigasi.
Pembunuhan terhadap Daphne Caruana Galizia tahun 2017 mengguncang elite politik Malta, dan menyorot lebih dalam tuduhan korupsi serta kelemahan sistem peradilan di negara yang terletak di Laut Mediterania ini.
Termasuk di dalamnya adalah penjualan "paspor emas" yang laris di kalangan super kaya dunia yang mencari pajak rendah, pendidikan elite atau negara tempat tinggal baru dengan alasan politik.
• Berikut Daftar Terbaru Negara Bebas Visa dan Visa on Arrival untuk Pemegang Paspor Indonesia
Berapa harga menjadi warga negara Malta dan orang-orang seperti apa yang membeli paspor mereka?
Kenapa dijuluki paspor emas? Program BBC Reality Check mencoba mencari tahu.
Bagaimana caranya membeli kewarganegaraan Malta?
Pemerintah Malta memperkenalkan skema di tahun 2014 untuk menarik orang-orang kaya dan memikat investasi di sana.
Dalam skema ini, untuk mendapat paspor Malta, para pelamar harus membayar:
- €650,000 (sekitar Rp10 miliar) untuk dana pembangunan nasional
- €150,000 (Rp 2,3 miliar) untuk memiliki bagian saham di Malta
- Membeli properti dengan nilai sekurangnya €350,000 (atau menyewa dengan harga €16,000 per tahun)
Maka jumlah total biayanya adalah €1,150,000 (hampir Rp18 miliar) seperti disampaikan oleh anggota parlemen Eropa asal Belanda Sophie in't Veld.
Pelamar juga harus memegang status penduduk selama 12 bulan sekalipun tidak harus secara fisik tinggal di sana.
Hingga kini ada 833 penanam modal dan 2.109 anggota keluarga mereka yang memperoleh kewarganegaraan Malta sejak skema di atas diberlakukan.
Para pemegang paspor Malta bebas untuk bepergian tanpa visa di negara-negara Eropa yang tergabung dalam perjanjian visa Schengen.
Antara tahun 2017 - 2018, skema ini berhasil meningkat €162.375.000 yang setara dengan 1,38% dari Pendapatan Nasional Kotor Malta pada periode tersebut, sekalipun pada tahun 2018 ada penurunan dalam pembelian paspor ini.
Ada insentif yang jelas bagi negara kecil seperti Malta untuk memberlakukan skema seperti ini guna menarik penanam modal.
"Banyak negara mikro jadi tergantung pada pendapatan yang didapat dari program seperti ini," kata Luuk van der Baaren, seorang ahli tentang migrasi di European University Institute di Firenze.