TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana memberikan penjelasan terhadap sanksi yang dikenakan terhadap Anggota DPRD Fraksi PSI William aditya Sarana.

Justin merasa peraturan yang dikenakan terhadap William seperti dibuat-buat dan sangat subjektif, ia tidak melihat adanya peraturan yang dilanggar oleh tindakan William yang mengunggah data anggaran ke sosial media.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube Kompastv, Sabtu (30/11/2019), mulanya Justin menyatakan keberatannya terhadap teguran yang dilayangkan oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta terhadap William.

• Achmad Nawawi Sebut Alasan di Balik Sanksi William: Memang Ini Bukan Barang Mudah

• Ketua BK DPRD DKI Achmad Nawawi Sebut William Juga Bisa Disalahkan jika Tak Kritisi Anies Baswedan

"Suatu hal yang wajar bilamana kita keberatan dengan rekomendasi teguran lisan ini," kata Justin.

Justin kemudian memberikan sebuah pernyataan yang merujuk pada kondisi William saat ini yang tengah di beri sanksi oleh BK DPRD DKI Jakarta

"Karena pada dasarnya tidak ada pelanggaran kalau tidak ada peraturan," kata Justin.

Ia mengatakan ketika ingin membuktikan suatu pelanggaran, maka cara perbandingan atau analogis tidak bisa dijadikan sebagai acuan.

"Dan kalau mau melakukan justifikasi terhadap suatu pelanggaran, itu tidak dapat dilakukan melalui penafsiran secara analogis, ini dilarang secara hukum," jelas Justin.

Justin kemudian mengatakan persoalan proporsional yang dibicarakan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI, Achmad Nawawi.

Ia menganggap perkara proporsional adalah hal yang tidak tepat.

"Jadi kata-kata proporsional itu, interpretasinya tidak tepat bila dikenakan kepada William," ujar Justin.

Justin kemudian mengatakan soal langkah yang dilakukan William bukanlah hal yang salah.

Karena William tidak menyebarkan kebohongan terkait data kejanggalan anggaran tersebut.

"Karena pertama, yang diunggah oleh dia di media internet ini, bukanlah suatu kebohongan," tutur Justin.

"Justru sudah diakui sendiri oleh dinas terkait bahwa memang diinput itu lem aibon," imbuhnya.

Peraturan tentang keterbukaan informasi publik juga menjadi dasar mengapa William tidak bisa disalahkan.

"Kedua, kita punya undang-undang nomor 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik," lanjut Justin.

"Di mana anggota legislatif itu merupakan subjeknya, dan justru kita berkewajiban untuk mempublikasikan informasi-informasi publik ini," imbuhnya.

Justin kemudian menyimpulkan bahwa masalah proporsionalitas hanyalah masalah yang tidak jelas karena sangat subjektif.

"Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu apapun yang dilanggar kalau masalah proporsionalitas, ya itu sangat subjektif," kata Justin.

• Buntut Bongkar APBD DKI 2020 yang Tak Wajar, William PSI Direkomendasikan Diberi Sanksi Ini

Video dapat dilihat menit 5.00

PSI Bongkar Kejanggalan Anggaran di Sosial Media

Anggota DPRD DKI Jakarta  William Aditya Sarana membeberkan kejanggalan-kejanggalan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, pada video live yang ditayangkan di akun Facebook Partai Solidaritas Indonesia.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut menemukan empat temuan tentang pembelanjaan barang yang harganya diatas rata-rata.

Dikutip dari akun Facebook Partai Solidaritas Indonesia, berikut ini adalah temuan yang ditemukan oleh William.

1. Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar

Dikutip dari tayangan langsung yang diunggah akun Facebook Partai Solidaritas Indonesia, Rabu (30/10/2019) saat membeberkan data-data yang ia miliki terkait APBD DKI Jakarta, dirinya memulai dengan membahas pengadaan lem Aibon

"Jadi seperti yang sudah viral kemarin malam, pertama kami menemukan pengadaan lem Aibon oleh Suku Dinas Pendidikan wilayah 1 Kota Jakarta Barat,
nama kegiatannya adalah penyediaan biaya operasional pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN)," ujar William di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Ia menambahkan biaya yang dipakai untuk pengadaan lem Aibon tersebut adalah Rp 82,8 miliar untuk 37.500 orang

"Ternyata ada pembelian Rp 82,8 miliar untuk lem Aibon untuk 37.500 orang," jelasnya

Sebelumnya, topik "Aibon" ini sempat menjadi trending topic di twitter pada Rabu (30/10/2019).

Awalnya, cuitan itu viral karena unggahan akun Instagram @willsarana, akun milik Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana.

Dalam unggahannya, memberikan screenshot rencana pembelian lem aibon Pemprov DKI Jakarta dengan total anggaran mencapai Rp 82,8 miliar.

Pada unggahan tersebut terdapat caption, "Lem aibon itu dibeli untuk 37500 murid di DKI Jakarta. Artinya Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulannya. ⁣
⁣
Buat apa murid-murid kita disuplai 2 kaleng lem aibon tiap bulanya? Tolong jelaskan. "

2. Anggaran Bolpoin Rp 123,8 Miliar

Selain itu, William juga menjabarkan data tentang anggaran pengadaan bolpoin yang sebelumnya sempat viral di media sosial.

"Nah ini yang udah ramai juga di netizen, sejak saya coba tweet linknya, tiba-tiba netizen ketemu juga nih," ucap William.

"Namanya Pengadaan bolpen di SDN Jakarta Timur harganya Rp 123,8 miliar," tambahnya.

Kemudian William menjelaskan harga satu bolpoin adalah Rp 105 ribu.

"Itu harga satu pcs Rp 105 ribu," katanya.

• Reaksi Politisi PSI William Aditya saat Dicecar soal Usia hingga Pendidikannya oleh Pengamat di ILC

3. Anggaran untuk Server Jakarta Smart City Rp 65 Miliar

William juga menemukan data anggaran pengadaan untuk Server Jakarta Smart City yang sangat besar.

"Ini kami temukan lagi namanya Server Jakarta Smart City, diadakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, nama kegiatannya itu pengembangan infrastruktur Jakarta Smart City," ujarnya.

Berdasarkan keterangan William, Server Jakarta Smart City memakan biaya yang sangat besar.

"Dan ini sangat besar, totalnya itu Rp  65 miliar 855 juta (Rp 65,9 miliar)," ucapnya.

Wiilliam kemudian memaparkan barang apa saja yang dibeli untuk Server Jakarta Smart City.

"Pertama dia membeli space storage 4 unit, dia 4 unit (harga) 1 unitnya Rp 12 miliar," tambahnya.

William kemudian menjelaskan, ada pembelian lagi untuk 10 unit storage server yang memakan total biaya Rp 12,9 miliar.

"Ditambah lagi dia juga menambahkan storage server 10 unit per 1 unit Rp 1,2 miliar totalnya Rp 12,9 miliar," tambahnya.

• Mahfud MD Singgung Kasus Korupsi Besar yang Tak Terungkap, KPK Beri Tanggapan

4. Anggaran Pengadaan Komputer untuk SMKN Rp 132 Miliar

Dalam temuan terakhir, William menjabarkan tentang anggaran pengadaan komputer untuk SMKN yang sangat besar.

"Selanjutnya ada pengadaan komputer, lagi-lagi di Dinas Pendidikan di SMKN dia membeli komputer dengan total harga Rp 132 miliar dia membeli 7.313 unit," tuturnya.

Harga per komputer berdasarkan temuan William adalah Rp 15 juta untuk 1 unit komputer.

"Jadi kalo kita hitung 1 unitnya Rp 15 juta," terangnya.

William mengatakan dirinya masih memiliki data temuan yang lain.

"Dan itu (temuan) nggak hanya itu doang yang kita punya," jelasnya.

Video dapat dilihat mulai dari menit 4.20

(TribunWow.com/Anung Malik)