TRIBUNWOW.COM - Masuknya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina, sudah mengalami penolakan sejak namanya diisukan menjadi petinggi BUMN.

Dilansir TribunWow.com, penolakan tersebut satu di antaranya berasal dari Serikat Pekerja Pertamina yang tak mau Ahok menjadi petinggi di Pertamina.

Dikutip video unggahan kanal Youtube Talk Show tvOne, Minggu (24/11/2019), Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga memberikan penjelasan bagaimana kelanjutan Serikat Pekerja Pertamina, yang melakukan penolakan terhadap Ahok, setelah kini Ahok sudah resmi menjadi Komisaris Utama Pertamina.

• Susi Pudjiastuti dan Ignasius Jonan Dikabarkan Susul Ahok Masuk BUMN, Begini Jawaban Arya Sinulingga

Arya Sinulingga mengatakan dirinya yakin soal masalah Serikat Pekerja Pertamina, dapat diselesaikan secara baik-baik oleh internal perusahaan.

"Kita yakinlah bahwa manajemen Pertamina akan mampu menangani, atau juga melakukan pendekatan persuatif ke teman-teman di Serikat Pekerja Pertamina," kata Arya Sinulingga.

Ia berharap seiring berjalannya waktu, pihak-pihak yang tadinya menolak Ahok akan menyadari kebaikan yang dimiliki oleh Ahok.

"Jadi nanti kita harapkan dengan kerja Pak Ahok selama di Pertamina, kawan-kawan di pekerja (serikat pekerja) itu, akan tahu kualitasnya Pak Ahok," jelas Arya Sinulingga.

Arya Sinulingga yakin waktu akan mengubah pandangan negatif para penolak Ahok menjadi baik.

"Di situlah akan dilihat oleh mereka apakah Pak Ahok ini memberikan nilai positif, yang baik kepada Pertamina atau tidak," kata Arya Sinulingga.

Arya Sinulingga menganggap Ahok adalah seseorang yang dianggap dapat membawa perubahan di Pertamina.

Selain itu, Arya Sinulingga juga mengatakan banyak pihak yang memiliki ekspektasi tinggi, terhadap kinerja Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina.

"Dan bisa diukur kinerja beliau nanti dengan harapan-harapan dari publik, menunjukkan bahwa harapan terhadap Pak Ahok tinggi, untuk melakukan pembenahan di Pertamina," paparnya.

• Soal Ahok Masuk Pertamina, Said Didu Ungkit Kontroversi sang Mantan Gubernur: Yang Pro Jangan Marah

Video dapat dilihat menit 19.00:

Alasan Serikat Pekerja Pertamina Tolak Ahok

Serikat Pekerja Pertamina buka suara mengenai penolakan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dalam wawancaranya di Kompas Tv, Selasa (19/11/2019), Ketua Umum SP Mathilda Pertamina Kalimantan, Mugiyanto mengatakan, pihaknya menolak Ahok karena sebuah alasan.

"Kita semua yang berada di wadah federasi ini ingin menjaga kelangsungan bisnis Pertamina," ujar Mugiyanto.

• Tolak Ahok Jadi Bos BUMN, Roy Suryo Skakmat Politisi PDIP soal Jokowi: Jangan Asal Bapak Senang

Ia juga mengatakan penolakan terhadap Ahok mengacu pada aturan yang mengatur tentang BUMN.

"Sebenarnya aruannya sudah jelas ya, referensinya jelas yaitu di undang-undang BUMN nomor 19 tahun 2003 dan Permen BUMN nomor 003 tahun 2015, itukan mengatur persyaratan formil dan materiil," paparnya.

Dia juga menyayangkan terkait tuduhan soal penolakan Ahok yang melebar ke ranah lain.

"Jadi masalahnya sekarang ini dipertajam, diperuncing dibawa-bawa ke ranah politik, ke agama dan isu-isu SARA lainnya, ini jadi bias, sebenarnya kita harus fokus," jelas Mugiyanto.

Mugiyanto juga menyebutkan seseorang yang ingin menjadi pimpinan BUMN harus melewati serangkaian proses sesuai dengan aturan yang ada.

"Jadi di Undang-Undang BUMN pasal 16 itu jelas bahwa seseorang yang mau diangkat sebagai direksi BUMN harus melewati uji kelayakan dan kepatutan, bahkan di situ jelas ada ratingnya," jelas Mugiyanto.

• Djarot Saiful Hidayat Ungkap Perkataan Ahok setelah Keluar dari Bui: Saya Mau Belajar Jadi Basuki

Ia menilai, masyarakat perlu tahu siapa sosok yang akan menjadi pemimpin BUMN, sehingga diperlukan keterbukaan dari pihak pemerintah.

"Pertamina adalah BUMN besar, publik harus tahu siapa sih yang akan menjabat direktur utama atau Pertamina 1, ataupun komisaris jadi harus terbuka, kalau ini kan enggak," ujar Mugiyanto.

"Pak Erick Thohir langsung main comot saja, seolah-olah mengabaikan persyaratan formil tadi," lanjutnya.

Ahok dinilai Mugiyanto hanya mempunyai kemampuan dalam mengatur birokrasi.

"Jadi gini (kemampuan) manajerial beliau kan lebih kepada birokrasi," kata Mugiyanto.

Menurutnya, keadaan di birokrasi dan BUMN sungguh berbeda.

"Jadi memperbaiki kinerja di birokrasi berbeda dengan memperbaiki kinerja di BUMN," tutur Mugiyanto.

Dia kemudian menjelaskan mengenai anak usaha Pertamina yang cukup luas.

"Nah Pertamina ini usahanya cukup luas ya, kita punya dit operasi dari Sabang sampai Merauke, punya Pertamina Hulu, pengolahan distribusi pemasaran perkapalan, belum anak-anak usaha, belum joint venture, belum perusahaan afiliasi lainnya," bebernya.

Mugiyanto menilai, besarnya perusahaan di Pertamina membuat BUMN ini membutuhkan sosok yang tepat.

"Itu sangat banyak, sehingga kita butuh sosok yang dapat mensinergikan seluruh anak usaha Pertamina tadi untuk bisa mensupport induk usahanya yaitu Pertamina," bebernya.

Lihat video selengkapnya pada menit ke 1.38:

• Bahas Ahok di BUMN, Roy Suryo Sebut Erick Thohir Tambah Beban Jokowi, Politisi PKS: Mantap Pokoknya

Penolakan Roy Suryo

Politisi Demokrat, Roy Suryo menolak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi petinggi BUMN.

Roy Suryo beralasan bahwa Ahok dapat membuat kegaduhan yang akan membebani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Kompas TV pada Senin (18/11/2019), Roy Suryo mengajak semua pihak bisa membantu menyukseskan kepemimpinan Jokowi. 

"Kan kita sama-sama kan harus mendukung Pak Jokowi ya kan, kan Pak Jokowi presiden terpilih hingga 2024," ujar Roy Suryo.

Sehingga, Roy Suryo mengaku setuju dengan mantan Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli yang menilai Ahok bisa menjadi biang keladi keributan.

Padahal, sekarang ini pemerintahan dinilai mulai dingin.

"Jadi saya setuju dengan Pak Rizal Ramli tadi, sayang gitu loh sudah baik pemerintahannya gini, tiba-tiba sebelum ada kasus Ahok muncul ini itu kan semua form aja," katanya.

Ia meminta agar jangan sampai justru gebrakan Menteri BUMN, Erick Thohir merekrut Ahok malah membebani Jokowi.

"Iya betul jadi usai setuju, artinya begini janganlah justru malah menciptakan para pembantu presiden misalnya Pak Erick ini justru membebani Pak Jokowi."

"Artinya Pak Jokowi itu kita harus dukung, lancar, sukses amanah sampai dengan 2024," ungkapnya.

Apalagi kini meski kabar masuknya Ahok ke dalam jajaran petinggi BUMN masih dalam tataran rencana, namun penolakan sudah banyak terjadi.

"Betul, pastilah, pasti kan nanti ada penolakan. Penolakan kan sudah jelas ya kan, penolakan dari serikat pekerja tadi yang paling baru tadi dari Plaju misalnya Muhammad Yusuf yang tadi menyampaikan," lanjut politisi 51 tahun ini.

Menurut Roy Suryo, sudah sangat keterlaluan jika Ahok nantinya buat kembali geger Indonesia.

"Ini kan jadi gangguan, Beliau tidak bisa mengurusi alur malah pemerintahan ini jadi keberatan mengurusi satu orang namanya Ahok. Itu keterlaluan," ujar Roy Suryo keras.

(TribunWow.com/Anung Aulia Malik/Fransisca Mawaski)