Menanggapi itu, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menolak dengan keras.

Titi menilai bahwa jangan sampai terpatok subjek dalam kehidupan demokrasi.

Melainkan, berpatokan pada sistem demokrasi yang tepat.

"Ya pertama orientasi kita orang atau sistem. Kalau yang bekerja ada orang maka kemudian orang tidak ada maka sistem akan rusak,

"Kalau sistem yang bekerja siapapun mengisi sistem maka dia akan berjalan, jadi melekatkan pada figur itu kurang tepat," kata Titi Anggraini.

Namun Zulfan membantah dia setuju tiga periode berdasarkan subjek.

"Dalam konteks Indonesia, kita masih antara sistem dan orang harus ada dua-duanya," bantah Zulfan.

Kemudian, Titi tidak membantah bahwa sah-sah saja bahwa kekuasaan bisa cukup panjang.

Namun dilihat dari pengalaman negara-negara lain, kekuasaan yang cukup panjang akibatnya bisa kediktaktoran.

"Kalau orang dan sistem kan harus dipertemukan, memang 20 tahun tidak akan serta merta tidak demokratis tapi belajar dari praktik-praktik negara dunia, negara-negara otoriter, negara diktaktor bermula dari kekuasaan yang tidak dibatasi atau kemudian pembatasannya sangat panjang," terang Titi panjang lebar.

• Dukung Wacana Masa Jabatan hingga 3 Periode, Politisi NasDem Zulfan Lindan: Enggak Usah Takut

Lihat videonya mulai menit ke-3:51:

Berbeda dengan Zulfan, Juru Bicara PKS, Handi Risza mengaku tidak setuju.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Kompas TV pada Minggu (24/11/2019), Handi Risza lantas membeberkan alasan PKS mengapa menolak wacana tersebut.

• Kabar Duka, Paman Jokowi, Agus Supriyanto Meninggal Dunia di Dalam Pesawat Menuju Bandara Soeta

"Artinya kami tidak setuju dengan ide tersebut," ujar Handi.

Handi meminta agar jangan sampai lupa dengan perjuangan reformasi pada 1998 yang telah dilakukan.

Pada 1998 masyarakat bersemangat untuk membatasi jabatan presiden.