Baca tanpa iklan
TRIBUNWOW.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum lama ini menjadi pusat perhatian seluruh warga Indonesia khususnya Jakarta karena ditemukan janggalan anggar pada website APBD Jakarta.
Di tengah polemik anggaran yang mempermasalahkan keterbukaan data perencanaan anggaran APBD DKI 2020, Anies Baswedan menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019.
Dikutip TribunWow.com dari unggahan akun Instagram @aniesbaswedan, Kamis (21/11/2019), Anies Baswedan mengunggah sebuah postingan yang berisi dirinya menerima sebuah penghargaan.
Menkominfo Johny G. Plate (kiri), Wakil Presiden Ma'ruf Amin (tengah), dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) (instagram/@aniesbaswedan)
• Reaksi PKS saat Anies Baswedan Dikritik soal Penggusuran: Ini Politisasi untuk Menyudutkan Gubernur
Berdasarkan keterangan caption unggahan tersebut, penghargaan tersebut adalah Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
Pada foto-foto yang diunggah Anies Baswedan, nampak dirinya bersalaman dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sembari memegang piagam penghargaan.
Nampak juga Menteri Komunikasi dan Informasi Johny G. Plate hadir dalam acara tersebut.
Anies Baswedan mengucapkan rasa syukurnya menerima penghargaan tersebut.
Menurut Anies Baswedan penghargaan tersebut adalah bukti bahwa pemerintah Jakarta melakukan transparansi dan keterbukaan data.
Anies Baswedan mengatakan akan selalu berkomitmen dalam transparansi data.
Ini adalah penghargaan kedua yang diterima Jakarta, setelah pada tahun sebelumnya juga menerima penghargaan tersebut.
Anies Baswedan juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemprov DKI Jakarta.
Berikut adalah isi lengkap dari caption yang ditulis oleh Anies Baswedan dalam unggahannya.
"Alhamdulillah, Pemprov DKI Jakarta baru saja menerima kembali Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 yang berdasarkan penilaian oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
Ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk terus mendukung dan melaksanakan praktik open governance.
Yang di dalamnya ada komponen transparansi, keterbukaan.