TRIBUNWOW.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP, Ima Mahdiah pertanyakan sikap Serikat Pekerja Pertamina yang memberikan penolakan kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pencalonan Ahok sebagai bos BUMN mendapatkan penolakan dari Serikat Pekerja Pertamina.

Ima Mahdiah lantas mempertanyakan hal tersebut ketika menjadi narasumber dalam acara Kompas Petang yang tayang di kanal YouTube KOMPAS TV, Selasa (19/11/2019).

• Bantah Isu Jokowi yang Tunjuk Ahok di BUMN, Arya Sinulingga Ungkap Penolakan dari Unsur Politik

Ima mempertanyakan apa alasan Serikat Pekerja Pertamina menolak Ahok menjadi bos BUMN yang kabarnya akan ditempatkan di sektor minyak bumi dan gas atau migas.

"Sebenarnya ada apa serikat ini menolak pak ahok. Itu yang menjadi pertanyaan kita semua," tanya Ima.

Dirinya lantas juga penasaran siapa saja sebenarnya yang tergabung dalam serikat pekerja tersebut.

Semua karyawan pertamina atau hanya sekumpulan orang.

"Apakah ini serikat orang-orang tertentu atau semuanya karyawan pertamina," tanya Ima kembali.

• Tolak Ahok Jadi Bos BUMN, Roy Suryo Skakmat Politisi PDIP soal Jokowi: Jangan Asal Bapak Senang

Ima seperti tidak yakin jika serikat pekerja tersebut berisikan semua karyawan pertamia yang menolak hadirnya Ahok .

"Karena saya yakin banyak juga karyawan pertamina yang pengen BUMN sekarang lebih transparan dan lebih berintegritas.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Serikat Pekerja Pertamina akhirnya buka suara mengenai penolakan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ketua Umum SP Mathilda Pertamina Kalimantan, Mugiyanto mengatakan, pihaknya menolak Ahok tentunya mempunyai sebuah alasan.

"Kita semua yang berada di wadah federasi ini ingin menjaga kelangsungan bisnis Pertamina," ujar Mugiyanto.

Ia juga mengatakan penolakan terhadap Ahok mengacu pada aturan yang mengatur tentang BUMN.

• Tolak Ahok Jadi Bos BUMN, Roy Suryo Skakmat Politisi PDIP soal Jokowi: Jangan Asal Bapak Senang

"Sebenarnya aruannya sudah jelas ya, referensinya jelas yaitu di undang-undang BUMN nomor 19 tahun 2003 dan Permen BUMN nomor 003 tahun 2015, itukan mengatur persyaratan formil dan materiil," paparnya.