Saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan ketua fraksi PDI Perjuangan.

BK saat ini tidak bisa mengambil tindakan apapun.

• Bibirnya Bengkak dan Merah, Barbie Kumalasari Tetap Percaya Diri Tampil: Saya Kan Artis Paling Jujur

Mereka hanya bisa mengambil tindakan jika yang bersangkutan terbukti bersalah.

Seperti misalnya jika tersangkut masalah narkoba atau tidak pidana lainnya.

“Jika tertangkap tangan membawa narkoba dan tindak pidana yang sudah memiliki keputusan tetap baru kami bisa proses.

Kalau ini kan tidak, dalam daftar hadir selalu terisi.

Mungkin ada tugas dinas keluar,” kata Sumerta yang notabene adalah Bendahara Fraksi PDIP.

Sebagai wakil rakyat, Sumerta menyatakan anggota dewan wajib hadir Rapat Paripurna.

“Kalau paripurna OPD-OPD semua di sini, bupati juga di sini. Itu (rapat paripurna) wajib hadir, kecuali tugas khusus,” tuturnya.

Secara terpisah Ketua Fraksi PDIP I Gusti Anom Gumanti mengaku pihaknya sudah memberikan warning (peringatan) kepada anggota fraksi untuk menjadi contoh dalam hal kedisiplinan.

Namun warning ini tak hanya tertuju untuk satu orang, melainkan secara keseluruhan.

“Fraksi PDI Perjuangan itu kan jumlahnya mendominasi, saya minta menjadi contoh atau teladan.

Kita tidak menyebut satu atau dua orang, karena itu ranahnya ada di BK,” kata Anom Gumanti.

Masalah kehadiran anggota fraksinya saat rapat atau ngantor, Anom Gumanti mengatakan belum mendapat teguran tertulis dari BK.

“Jika ada yang malas, silakan BK mengambil tindakan karena itu kan tugas BK,” tandasnya.