TRIBUNWOW.COM - Wacana mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi petinggi BUMN mendapat banyak penolakan, termasuk dari Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu.

Kendati demikian Said Didu memberikan satu syarat untuk mengetes kinerja Ahok jika pemerintah memang ingin menempatkan Ahok menjadi bos BUMN.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube Kompastv, Minggu (17/11/2019), mulanya Said Didu menjelaskan contoh yang terjadi jika pengelolaan pasar dilakukan secara serampangan atau tidak bijak.

Said Didu mencontohkan andai keluar pernyataan salah dari petinggi BUMN, maka akan memengaruhi kepercayaan publik terhadap BUMN

"Saya kasih contoh, terjadi pernyataan yang salah dalam pasar maka ini akan mengganggu kepercayaan publik," jelas Said Didu.

Said Didu menegatakan BUMN membutuhkan kepercayaan dari masyarakat karena dana yang digunakan oleh BUMN untuk beroperasi adalah uang publik.

"Perusahaan-perusahaan seperti Pertamina perlu kepercayaan publik yang tinggi, karena dia memakai uang publik lewat dana obligasi," tutur Said Didu.

Ia kemudian menjelaskan resiko yang mungkin terjadi jika publik kehilangan kepercayaan terhadap BUMN.

"Apabila menganggap ini tidak good governance tidak good cooperate governance," jelas Said Didu.

"Dikelola secara arogansi maka orang yang punya uang di publik akan menaikkan suku bunganya," tambahnya.

Kemudian Said Didu memberikan opsi jika pemerintah memang ingin menempatkan Ahok menjadi petinggi BUMN.

Ia menyarankan agar Ahok ditempatkan pada posisi komisaris terlebih dahulu.

"Kalau menurut saya dicoba dulu di komisaris," kata Said Didu.

"Apa bisa terjadi perubahan karakter Beliau," imbuhnya.

• Said Didu Jelaskan Masalah Terbesar jika Ahok Jadi Bos BUMN, Singgung Watak Keras Kepala

Video dapat dilihat menit 7.49