TRIBUNWOW.COM - Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut angkat bicara atas adanya wacana menjadikan politisi PDIP Basuki Tjahaja Purnama ata Ahok sebagai petinggi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Disebutkan Ma'ruf Amin, nama Ahok masih belum dibahas dalam rapat Tim Penilaian Akhir (TPA) yang diselenggarakan pada Selasa (12/11/2019).

"Belum dibahas di TPA, belum. Saya dengar, masih diproses," ujar Ma'ruf Amin seperti yang dikutip TribunWow dari laman Kompas.com, Jumat (15/11/2019).

• Andre Rosiade Sebut Posisi Ahok di BUMN Cocok Jadi Komisaris Utama PLN: Menurut Informasi Intelijen

Ma'ruf Amin juga mengatakan, dalam rapat TPA yang digelar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan seluruh kementerian dan lembaga itu baru membahas tentang pemberhentian pejabat BUMN.

"Yang khusus di TPA (kemarin) tentang pemberhentian tujuh pejabat di lingkungan BUMN. Memang hanya pemberhentiannya. Tapi penggantiannya belum," ujar Ma'ruf Amin di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

"Katanya sedang diproses. Kita tunggu saja," sambung dia.

Ma'ruf Amin juga mengatakan penunjukan Ahok sebagai direksi ataupun komisaris BUMN merupakan kewenangan presiden.

"Itu kewenangan presiden yang akan menentukan," jelas dia.

Wapres menambahkan, tak hanya Ahok yang dipilih sebagai pimpinan BUMN.

Menurutnya, ada juga beberapa nama lainnya yang menjadi kandidat.

Hal ini dikarenakan ada beberapa posisi yang kosong akibat ditinggalkan oleh pejabat BUMN yang lama.

Mantan Ketua Umum MUI ini juga mengatakan, kekosongan pimpinan BUMN tidak boleh dibiarkan lama.

Ia berharap pemerintah dapat menyelesaikannya sebelum akhir tahun.

"Yang pasti tidak boleh lama-lama. Pasti itu, supaya tidak terjadi kekosongan. Tunggu saja. Diharapkan sudah selesailah. Kita harapkan sebelum akhir tahun sudah selesai," lanjut Ma'ruf Amin.

Sementara itu sebagaimana diberitakan KompasTV, kabar soal penunjukan Ahok sebagai pimpinan BUMN ini dibenarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).