Kabinet Jokowi
Soal Wacana Ahok Jadi Pimpinan BUMN, Ma'ruf Amin Sebut Ada Nama Lain
Disebutkan Ma'ruf Amin, nama Ahok masih belum dibahas dalam rapat Tim Penilaian Akhir (TPA) yang diselenggarakan pada Selasa (12/11/2019).
Penulis: Fransisca Krisdianutami Mawaski
Editor: Ananda Putri Octaviani
lihat foto
Dalam pertemuan selama 1,5 jam itu Ahok mengaku membicarakan tentang perusahaan BUMN.
"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara.
Meski begitu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini enggan menjelaskan lebih jauh mengenai posisi yang kan diembannya nanti.
"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," jelas Ahok.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade kembali mengomentari tentang penunjukkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di BUMN.
Kali ini ia berpendapat mengenai posisi yang kelak diemban Ahok di BUMN.
"Kalau menurut informasi intelijen saya, Komisaris Utama PLN," ujar Andre seperti yang dikutip dari akun YouTube KOMPASTV, Jumat (15/11/2019).
Andre kemudian menuturkan alasannya terkait posisi tersebut.
"Karena PLN itu ada empat posisi yang kosong, dirut dan tiga direksi termasuk komisaris utamanya, dan mereka dalam proses assesment di Kementerian BUMN, saya rasa itu yang akan menjadi posisi Pak Ahok," papar Andre.
Menurutnya, hal ini sesuai dengan sinyal yang pernah diutarakan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
"Apalagi sinyalnya disampaikan oleh Pak Luhut (Panjaitan), salah satu BUMN di bidang energi, PLN menerangi semua orang, energi kan?" ujarnya.
Saat presenter Aiman Wicaksono memastikan ada perusahaan BUMN lain yang juga bergerak di bidang energi, Andre punya jawaban sendirinya.
"Tapi setahu saya Pertamina belum ada proses apapun, tapi yang berproses sekarang di Kementerian BUMN itu adalah PLN," jawab politisi Gerindra ini.
Andre kemudian mengatakan seluruh calon direksi BUMN sudah dipanggil dan melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.
"Jadi seluruh calon kandidat direksi sudah dipanggil ke Kementerian BUMN untuk di fit and proper test, diwawancarai untuk disiapkan oleh menteri sebelum dikirim ke presiden," tutur Andre.
