"Tapi tidak down banget, cooling downnya belum dalam arti sejatinya, jadi mungkin diantara elit oke, ada satu kesesuaian paham, tapi di tataran akar rumput ini masih tidak," lanjutnya.

Siti juga menilai pemilihan Ahok ini juga terdapat unsur politis di dalamnya.

"Tidak semata-mata profesionalitas, kalau profesionalitas, kalau saya jadi Pak Jokowi saya pilih Pak Djarot (Syaiful Hidayat)," ujar Siti.

Ia kemudian memuji loyalitas Djarot Syaiful Hidayat yang sedang duduk di sebelahnya itu.

"Ini jelas, orang yang tak dipermasalahkan backgroundnya, life historynya, curriculum vitaenya oke," puji Siti pada Djarot.

"Maju DPR RI saja dapet, itupun dari Sumatera Utara bukan di Jawa dan tidak pernah lompat-lompat ke partai lain," tambahnya.

Siti kemudian menjelaskan implikasi politis pada sosok Jokowi.

"Jadi menurut saya ini serius, kita harus mengatakan hal ini pada Jokowi memberikan masukan yang jernih, yang obyektif, jangan sampai Pak Jokowi tersandera oleh katakan sosok-sosok tertentu yang mendowngrade legitimasi Pak Jokowi," papar Siti

"Karena masalah etika itu di atas hukum, masalah etika yang disandang Pak Ahok ini kan serius sekali,"

"Pemilu kemarin kalau dia dikeluarkan kan gaduh sekali, makanya menurut saya ini bagus, ya kita tahu PDI Perjuangan berusaha melindungi Pak Ahok, tapi menjadi pejabat publik itu ceritanya beda lagi," pungkasnya.

• Andre Rosiade Sebut Posisi Ahok di BUMN Cocok Jadi Komisaris Utama PLN: Menurut Informasi Intelijen

Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut nama Ahok belum dibahas dalam rapat Tim Penilaian Akhir (TPA) yang diselenggarakan pada Selasa (12/11/2019).

"Belum dibahas di TPA, belum. Saya dengar, masih diproses," ujar Ma'ruf Amin seperti yang dikutip TribunWow dari laman Kompas.com, Jumat (15/11/2019).

Ia juga mengatakan dalam rapat TPA yang digelar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan seluruh kementerian dan lembaga itu baru membahas tentang pemberhentian pejabat BUMN.

"Yang khusus di TPA (kemarin) tentang pemberhentian tujuh pejabat di lingkungan BUMN. Memang hanya pemberhentiannya. Tapi penggantiannya belum. Katanya sedang diproses. Kita tunggu saja," kata Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Ma'ruf juga mengatakan penunjukan Ahok sebagai direksi ataupun komisaris BUMN merupakan kewenangan presiden.

"Itu kewenangan presiden yang akan menentukan," lanjut dia