TRIBUNWOW.COM - Sosiolog Prof Musni Umar turut mengomentari kabar pencekalan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq hingga tak bisa pulang dari Arab Saudi.
Menurut Musni Umar masalah tersebut seharusnya menjadi perhatia.
"Saya pikir yang kita hadapi ini adalah suatu fakta di mana salah seorang warga negara ini ndak bisa kembali ke negerinya sendiri," seperti dikutip dari TribunWow.com dari channel YouTube Talk Show Tv One pada Kamis (14/11/2019).
• Ogah Pimpinan FPI Dibandingkan dengan Ex-ISIS, Pihak Habib Rizieq Hampir Teriak Debat Guntur Romli
"Betapapun dia berada di Mekkah Mukkarohmah, bagus di situ dan banyak dikunjungi orang Indonesia di situ," tambahnya.
Sungguh disayangkan jika ada Warga Negara Indonesia tidak bisa kembali ke tanah airnya.
"Tapi Beliau sebagai Warga Negara Indonesia mau kembali dan persoalannya tidak bisa kembali," ungkapnya.
Menurut Musni Umar itu bagian dari Hak Asasi Manusia.
"Nah tugas negara tadi itu sesuai hak-hak asasi sesuai yang saya sebutkan adalah melindungi warga negara itu bisa kembali ke negaranya," ujar Musni Umar.
Lantas, ia meminta agar masyarakat jangan berpikir Habib Rizieq akan membuat kekacauan jika kembali ke Indonesia.
"Saya kira jangan berpikir yang seperti kan ada aparat keamanan dan Habib Rizieq ini tidak pernah membuat kekacauan di negeri ini," ujarnya.
Sedangkan demo-demo yang selama ini diselenggarakan itu juga tidak melanggar undang-undang.
• Sudah Di-Whatsapp Pihak Habib Rizieq soal Pencekalan, Mahfud MD Malah Beri Tantangan Berikut
"Kalau demo itu adalah hak warga negara dijamin Pasal 28 itu, hak berkumpul dan berserikat dan lain-lain sebagainya," ungkap Musni Umar.
Kemudian ia memberikan contoh bagaimana damainya aksi 212 yang dipimpin oleh Habib Rizieq.
"Jadi itu tidak masalah, coba lihat 212 di mana saya hadir itu, itu aman damai dan Habib Rizieq berpidato dengan sangat bagus di hadapan Presiden Jokowi dan pejabat negara," katanya.
Selain itu, Musni Umar menjamin Habib Rizieq tak akan membuat onar apalagi kini rival Presiden Joko Widodo dalam Pilpres sudah bergabung ke pemerintah