Andre pun menyatakan, jika menjadi direksi maka harus memahami bidang perseroan tersebut.

"Ya kalu direksi kita tahu salah satu peraturan baik di Inpres nomor 8 tahun 2005 yang dibikin Pak SBY, maupun juga PER 02/MBU/02/2015 ataupun PER03/MBU/02/2015, itu soal pengangkatan dan pemberhentian direksi di BUMN," papar Andre.

"Salah satunya syaratnya direksi memahami perseroan yang akan dipimpin, kalau untuk jadi direksi, permasalahanya Pak Ahok ngerti nggak soal listrik?" imbuhnya.

• Waketum Gerindra Arief Poyuono Sebut Ahok Cocok di PLN: Jangan Sampai PLN Byar Pet Lagi

Sebelumnya, politisi Gerindra tersebut juga pernah mengomentari kabar penunjukkan Ahok tersebut.

Ia mengatakan menghormati keputusan tersebut, tetapi Andre juga berharap Ahok dapat mengubah gaya komunikasinya.

“Saya hormati rencana Menteri BUMN mau mengangkat beliau (Ahok). Kepada Pak Ahok tolong ikuti UU BUMN dan UU perseroan," ujar Andre seperti yang dikutip dari Kompas.com, Kamis (14/11/2019).

" Jangan sampai nanti diulang lagi petantang-petenteng waktu jadi gubernur DKI. Itu harapan kita."

Anggota Komisi VI DPR RI ini juga berharap dengan masuknya Ahok di tubuh BUMN dapat mendatangkan perubahan, bukan kegaduhan.

“Menjadi direksi BUMN diharapkan membawa terobosan dan perbaikan bagi BUMN, bukan cari ribut. Itu harapan kita,” kata Andre.

Tak hanya Andre yang menginginkan perubahan sikap Ahok dalam memimpin, tetapi juga anggota Komisi VI lainnya, Achmad Baidowi.

Ia memberi masukan pada Ahok untuk mengubah gaya berkomunikasinya dengan anak buah nanti.

“Ahok harus mengubah pola komunikasi dengan lebih mengedepankan empati, bukan emosi dalam meminpin lembaga,” kata Badowi.

Ahok terlihat menemui Menteri BUMN, Erick Thohir di Kementerian BUMN pada Rabu (13/11/2019).

Dalam pertemuan selama 1,5 jam itu Ahok mengaku membicarakan tentang perusahaan BUMN.

"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara.