TRIBUNWOW.COM - Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi Gerindra Andre Rosiade turut mengomentari soal wacana politisi PDIP Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi bos perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam pemaparannya, Andre Rosiade meminta masyarakat untuk menyerahkan persoalan terkait kemungkinan Ahok jadi pimpinan BUMN pada pemerintah.

Ia mengatakan Menteri BUMN merupakan representatif dari pemerintah yang menguasai BUMN. 

• Djarot Syaiful Hidayat: Ahok Cocok Ditempatkan di BUMN yang Banyak Masalah

"Jadi Pak Erick Thohir tentu punya kewenangan penuh untuk mengangkat atau memberhentikan pejabat BUMN, jadi kita serahkan sepenuhnya pada Pak Erick Thohir untuk mengangkat Pak Ahok," ujar Andre seperti yang dikutip dari tayangan YouTube Talk Show tvOne, Jumat (15/11/2019).

Meski kewenangan ada di tangan Erick Thohir selaku Menteri BUMN, Andre mengatakan, sebagai anggota DPR RI, ia juga punya hak untuk mengingatkan Menteri BUMN tersebut.

"Tapi sebagai DPR tentu kita boleh untuk mengingatkan Pak Erick Thohir agar ke depan, kan tujuan yang disampaikan Pak Erick Thohir untuk mendobrak untuk memperbaiki, kan tujuannya baik sebenarnya pengangkatan ini," papar Andre.

"Nah tentu kita mengingatkan Pak Erick Thohir agar beliau bicara dulu juga dengan Pak Ahok, mengingatkan Pak Ahok," imbuhnya.

Namun ia juga sedikit lega dengan penjelasan dari Djarot Syaiful Hidayat mengenai perubahan sikap Ahok.

Ia kemudian menjelaskan mekanisme dari pengangkatan pimpinan BUMN baik komisaris maupun direksi, dengan mengacu pada peraturan yang berlaku tentang pengangkatan pejabat BUMN.

"Kalau kita baca Inpres nomor 8 tahun 2005 soal pengangkatan direksi BUMN dan juga peraturan Menteri BUMN, PER 02/MBU/02/2015 dan juga PER03/MBU/02/2015, itu ada syaratnya," tutur Politisi Gerindra ini.

"Jadi kalau Pak Ahok diangkat jadi komisaris tentu dia dikasih tahu, diajak wawancara, diangkat,"

"Tapi kalau dia diangkat jadi direksi ada 10 tahapan yang harus dilalui Pak Ahok," tambahnya.

Andre pun merasa penasaran dengan tahapan yang dijalani oleh kader PDIP itu.

"Kalau Pak Ahok jadi direksi apakah sudah melewati tahapan itu, ada assesment dari pihak lembaga ketiga," kata Andre.

"Jangan sampai menginginkan Pak Ahok jadi direksi tahapan ini dilewati," ujar dia.