TRIBUNWOW.COM - Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan buka suara soal berbagai tuduhan yang dilayangkan padanya seusai anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta bocor di media sosial.

Diketahui, anggaran lem Aibon dan bolpoin DKI Jakarta kini menjadi perbincangan publik karena totalnya dinilai tak wajar.

Anies pun sempat tak menghadiri acara 'Indonesia Lawyres Club (ILC)', Selasa (12/11/2019) yang kala itu juga membahas soal APBD DKI Jakarta.

Melalui channel YouTube Deddy Corbuzier yang diunggah Rabu (13/11/2019), Anies Baswedan pun memberikan klarifikasi terkait alasannya tak memenuhi undangan acara ILC. 

• Anies Baswedan Sebut Polemik APBD DKI Hanya Penggiringan Opini: Rileks Aja

• Anies Baswedan Klaim Tak Bersalah atas Polemik Anggaran DKI: Salah Itu kalau Tahu Masalah tapi Diam

Mulanya, Anies Baswedan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang menyerangnya terkait APBD DKI tersebut.

"Apik alhamdulillah, malah enak to (kan -red)? Maturnuwun (terimakasih -red) dipikiri," ucap Anies Baswedan.

Anies menyebut tak ambil pusing kini banyak orang yang menyudutkannya karena masalah tersebut.

"Lah coba bayangin, saya sampai bilang gini, kan banyak yang nanya gimana (rasanya) diserang?," jelas Anies.

"Kok diserang ya, saya malah terimakasih banyak yang mikirin."

Lantas, Anies menyebut dirinya tak masalah jika banyak yang menyerangnya.

Justru, disebutnya pihak-pihak yang menyerangnya itu lah yang tampak canggung saat bertemu sang gubernur.

"Jadi makanya aku kalau ketemu santai, kadang-kadang yang suka nyerang yang kikuk," terang Anies.

Lantas, Anies menyampaikan alasannya mengapa tak memenuhi undangan ILC.

Anies mengklaim tak ingin membatasi pendapat narasumber lain di ILC dengan kehadirannya.

"Kan memang pembahasannya soal anggaran, teknis, dan saya juga merasa lebih pas biarkan yang lain berdiskusi, kan ngomongin saya gitu, kan lebih orang lain yang ngomong," ucap Anies.

"Biar mereka semua bebas mau ngomong apa aja, orangnya enggak ada. Dan yang mau kritik juga bebas, kalau orangnya di situ kan dilihatin gitu sambil geleng-geleng itu kan."

Hampir dua tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies menyebut posisi tersebut memiliki banyak tantangan.

"Seru tapi, Jakarta ini memang seru enggak pernah berhenti (tantangannya)," terangnya.

Terkait pemindahan Ibu Kota RI ke Kalimantan Timur, Anies mengaku Jakarta tak akan seru lagi.

"Gitu ya? Tapi sepi dong, kalau sekarang ini kan seru," terang Anies.

Anies lantas membantah tuduhan yang menyebut dirinya gubernur yang tak transparan. 

"Di Jakarta mana bisa engak transparan? Semuanya kelihatan," jelas Anies.

Lebih lanjut, Anies mencoba memberikan penjelasan tentang anggaran lem Aibon yang dinilai janggal.

Sebab, dalam APBD DKI Jakarta harga lem Aibon tertulis jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga di pasaran.

"Seru juga ya, ini sama seperti gini nih, ini (air mineral botol ) harganya berapa ya?," tanya Anies.

"Kalau gini, kalau bicara harga kan pasti ada ukuran, jadi air yang ukuran gelas sama ukuran galon ya beda lah."

• Anies Baswedan Ungkap Alasan Kenapa Website APBD DKI Dikunci: Orang Enggak Sadar Ini

• Di ILC, Ketua TGUPP DKI Angkat Bicara soal Penyebab Munculnya Lem Aibon Rp 82 Miliar

Anies mengklaim bahwa lem Aibon dalam APBD DKI Jakarta itu berukuran 10 kilogram.

"Tahu enggak yang dirimein di sini itu ukurannya berapa? 10 kilo, per anak 10 kilo, terus saya bilang ini malu-maluin," ucap Anies.

Ia pun juga menyebut bahwa hal itu bukan hanya terjadi di era kepemimpinannya.

Menurut Anies, pada era pemerintahan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya anggaran tak wajar itu juga sudah terjadi.

"10 kilo, kemudian ada yang bolpoin, ada yang alat tulis, saya kan ketemu ini bukan sekarang, kita ketemu seperti ini udah dari tahun lalu," terangnya.

"Kita kan punya pola penyusunan anggaran yang apa aja bisa dimasukin."

Terkait anggaran lem Aibon dengan berat 10 kilogram untuk setiap siswa di DKI Jakarta, Anies mengaku malu.

Sebab, lem dengan jumlah begitu banyak untuk setiap siswa dinilai tak wajar.

Dan Anies pun mengakuinya.

"Iya malu-maluin kita semua, waktu saya kumpulin semua itu, this is self humiliation (ini penghinaan diri sendiri -red)," terang Anies.

Simak video berikut ini dari menit awal:

Di ILC, Politisi PSI William Aditya Kritik Anies Baswedan

Anggota DPR fraksi PSI, William Aditya Sarana hadir di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (13/11/2019).

William Aditya Sarana hadir untuk membahas masalah Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Indonesia Lawyers Club, William Aditya Sarana meminta agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk segera mengunggah RAPBD DKI Jakarta ke website.

"Jadi menurut saya untuk menghentikan kegaduhan ini semua, untuk memberhentikan perdebatan ini semua satu-satunya cara adalah mengunggah dokumen-dokumen perencanaan APBD 2020 itu ke website Bang Karni," pungkasnya.

• PSI Ungkit Waktu Pembahasan Anggaran di ILC, Wakil Ketua DPRD DKI Inggard Joshua: Sudah Lewati Batas

• ILC Bahas Anies Baswedan, Politisi PSI William Protes soal Pilihan Judul, Karni Ilyas Beri Pembelaan

Sedangkan, RAPBD itu akan sah pada akhir bulan.

"Nah seperti yang kita ketahui bahwa APBD 2020 itu harus diketok pada tanggal 30 November itu yang diberikan deadline dari Kemendagri."

"Kalau kami melewati batas waktu tersebut, kami akan diberikan sanksi berupa tidak diberi hak keuangan baik DPRD dan baik eksekutif jadi tinggal 18 hari lagi," ujar William.

Dalam waktu yang mepet itu, William lantas menyanyangkan sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tak kunjung mengunggah RAPBD 2020.

Akibatnya, warga DKI Jakarta tidak mengetahui ke mana uang mereka dipergunakan.

"Tetapi masyarakat belum mengetahui untuk apa penggunaan uang mereka, ini adalah uang rakyat yang dihasilkan dari pajak rakyat mereka yang membayar PBB,"

"Mereka yang membayar pajak restoran dan lain sebagainya akan tetapi tidak diberikan akses penggunaan uang rakyat itu untuk apa," ujar William.

Sehingga, William menilai jangan sampai warga DKI Jakarta baru mengetahui anggaran setelah disahkan.

Pasalnya, jika baru diketahui setelah disahkan maka warga tak bisa lagi mengungkapkan kritik jika ada sesuatu yang janggal.

(TribunWow.com)